RADARJOGJA.CO.ID – Urusan ganti rugi fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) terdampak bandara milik Pemkab Kulonprogo belum tuntas. Hal itu dikhawatirkan menganggu proses relokasi warga terdampak bandara.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kulonprogo Astungkoro mengatakan persoalan ganti rugi fasos dan fasum sudah diajukan ke Sekretariat Wakil Presiden RI akhir Januari 2017. Namun belum ada jawaban. “Kami masih menunggu,” kata Astungkoro.

Jawaban tersebut akan menentukan jumlah ganti rugi yang diterima Pemkab atas aset terdampak bandara. Berdasarkan perhitungan Pemkab, jumlah ganti rugi fasos dan fasum Rp30 miliar. Terdiri dari gedung layanan kesehatan dan pendidikan senilai Rp 6miliar dan jalan raya senilai Rp 24 miliar.

Kendati demikian Pemkab dan BPN memiliki perbedaan persepsi terkait ganti rugi aset jalan. Pemkab menggunakan UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara dan PP 6/2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Sementara BPN menggunakan UU 2/2012 tentang Pengadaan Lahan untuk Kepentingan Umum dan Perpres 1971. Dalam aturan tersebut, tanah tanpa bangunan gedung tidak akan diberi kompensasi. Kompensasi hanya diberikan kepada gedung milik pemerintah daerah.

“Jika memang tidak diganti rugi maka ada aturan mengenai tahapan pelepasan aset. Karena selama ini jalan yang dipermasalahkan tercatat dalam nota aset milik daerah. Selain itu, uang ganti rugi itu rencananya akan menjadi sumber pendanaan bagi jalan di lahan relokasi bagi warga terdampak,” ujar Astungkoro.

Namun jika keputusan yang keluar menyatakan aset tersebut tidak diganti, maka pemkab harus mencarikan sumber pendanaan baru. Pengadaan anggaran tersebut paling tidak baru bisa dilakukan di APBD perubahan 2017.

“Pemkab juga belum membahas pembangunan dan ganti rugi gedung sekolah dan sarana kesehatan dengan PT Angkasa Pura I,” katanya.

Pemkab berharap pembangunan gedung pengganti akan dilakukan AP I meski menggunakan dana ganti rugi tersebut. Alasanya, jika menunggu pemerintah daerah maka pembangunannya akan jauh lebih lama karena dana tersebut harus masuk kas daerah dan menjalani proses pendanaan seperti biasanya.

“Terus terang saat ini pemerintah masih fokus pada pengerjaan lahan relokasi warga terdampak di lima tanah kas desa terdampak bandara,” kata Astungkoro. (tom/iwa/mar)