MAGELANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Kota Magelang tengah membahas rancangan peraturan daerah (raperda) tentang ketenagakerjaan. Kalangan buruh berharap, raperda ini nantinya benar-benar bisa mengakomodir kepentingan para tenaga kerja di wilayah Kota Magelang. Buruh merasa bahwa, selama ini masih ada berbagai persoalan yang menghantui kondisi mereka di lapangan.

“Saya berharap perda yang akan lahir berpihak pada buruh. Perda ketenagakerjaan seyogyanya bisa memberikan dan memperkuat kepastian, tentang regulasi yang sudah ada agar bisa dijalankan secara baik,” kata Ketua DPW Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia Jawa Tengah Makiran kemarin (23/2).

Ia mengaku setuju jika raperda ketenagakerjaan akan dibahas, selama niatnya untuk meningkatkan kompetensi buruh. Kondisi tenaga kerja di Kota Magelang dinilai masih sangat memprihatinkan. Terlebih lagi upah di Magelang sangat kecil.

“Permintaan pasar dengan lulusan sekolah vokasi gak seimbang. Sehingga, mereka cenderung keluar daerah,” ungkapnya.

Makiran yang juga pekerja di salah satu perusahaan di Kota Magelang ini mengungkapkan, masih banyak buruh yang dibayar dibawah UMK. Bahkan, dua hari yang lalu ia berdiskusi dengan buruh transportasi, mereka belum diikutkan program jaminan sosial. Dan saat ini, masih banyak buruh lain yang belum diikutkan jaminan sosial.

“Padahal dari iuran mereka tiap hari, mestinya bisa dikelola untuk bayar iuran jaminan sosial. Syukur-syukur mereka masuk PBI. Kalo belum cukup, mestinya pememerintah bisa bantu,” ungkapnya.

Makiran pun menjelaskan, selain upah kecil, buruh juga tidak diikutkan jaminan sosial, seperti BPJS ketenagakerjaan, maupun BPJS kesehatan. Kalau saat terjadi sakit, maka buruh akan mencari pinjaman uang kesana kesini untuk biaya berobat.

“Dan itu makin mempersulit kehidupan mereka,” ungkapnya.

Ia pun berharap, aaat pembahasan raperda ini, anggaran untuk buruh, baik melalui dewan maupun dinas yang terkait dengan buruh bisa ditingkatkan. Bahkan, bukan hanya buruh saat ini, tapi juga generasi berikutnya. Yang terpenting, kedepan penggunaan uangnya juga harus tepat sasaran.

“Penggunaanya harus untuk peningkatan kompetensi buruh. Baik itu keterampilan, pengetahuan, maupun pendidikan sikap atau karakter buruh yang baik,” jelasnya.

Ketua Badan Pembentukan Perda DPRD Kota Magelang Budi Prayitno menjelaskan, raperda tentang ketenagakerjaan ini merupakan inisiatif DPRD. Melalui raperda Ketenagakerjaan, diharapkan bisa meng-cover tenaga kerja lokal. Dengan demikian, wilayah Kota Magelang kalau bisa jangan sampai “digeruduk” oleh tenaga kerja asing.

“Meskipun sudah ada Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), namun raperda ini tetap mengutamakan tenaga kerja lokal,” ujarnya.

Raperda ini rencananya akan dbahas bersama beberapa stake holder dari perwakilan Dinas Tenaga Kerja, Apindo dan buruh. Agar Kota Magelang tidak dibanjiri dengan tenaga kerja asing, maka ada peran masyarakat untuk ikut memantau. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sebagai wadah para pengusaha, juga harus ada laporan resmi terkait penggunaan TKA. Kedepan, tenaga kerja lokal jangan sampai kalah dengan TKA.

“Untuk antisipasi itu, nantinya tenaga kerja lokal akan dikasih skill. Raperda juga membahas bagaimana kerjasama dengan BLK di Kota Magelang,” kata pria yang juga Ketua Komisi C DPRD tersebut.

Sementara, Wakil Wali Kota Magelang Windarti Agustina mengatakan, kebutuhan regulasi mengenai ketenagakerjaan sangatlah penting. Hal ini karena dalam pelaksanaan pembangunan di daerah, tenaga kerja memiliki peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan mitra pengusaha dalam mendukung pembangunan ekonomi. Meski sebenarnya, materi muatan sudah diatur dalam undang-undang hingga peraturan menteri, Perda dirasa masih perlu didukung dan dilengkapi dengan materi muatan lokal.

“Diharapkan Raperda ini dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja dan memberi perlindungan,” katanya. (ady/mg1)