MAGELANG – DPRD Kota Magelang mengajukan tiga rancangan peraturan daerah (raperda) inisiatif saat rapat Paripurna di Gedung Dewan, kemarin. Ketiganya adalah Raperda Sistem Kesehatan, Raperda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dan Raperda Penyelenggaraan Perizinan.

Raperda ini merupakan inisiatif dari masing-masing komisi di DPRD.”Raperda dilatarbelakangi keinginan dewan untuk memperbaiki yang sudah baik menjadi lebih baik lagi,” kata Ketua DPRD Kota Magelang Endy Darmawan usai rapat kemarin (20/2).

Menurutnya, penyelenggaraan ketenagakerjaan, kesehatan, dan perizinan di Kota Magelang sudah berjalan baik. Namun demikian masih perlu terus diperbaiki lagi. “Muaranya pada kesejahteraan rakyat,” jelasnya.

Ketua Badan Pembentukan Perda DPRD Kota Magelang Budi Prayitno menjelaskan, melalui Raperda Ketenagakerjaan ini diharapkan bisa meng-cover tenaga kerja lokal. Dengan demikian, Kota Magelang kalau bisa jangan sampai “digeruduk” oleh tenaga kerja asing.

“Meskipun sudah ada Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), raperda ini tetap mengutamakan tenaga kerja lokal,” ujarnya.

Raperda ini rencananya dibahas bersama beberapa stakeholder dari perwakilan Dinas Tenaga Kerja, Apindo dan buruh. Agar Kota Magelang tidak dibanjiri dengan tenaga kerja asing, maka ada peran masyarakat untuk ikut memantau.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sebagai wadah para pengusaha juga harus ada laporan resmi terkait penggunaan TKA. Ke depan tenaga kerja lokal jangan sampai kalah dengan TKA.

“Untuk antisipasi itu nantinya tenaga kerja lokal akan dikasih skill. Raperda juga membahas bagaimana kerja sama dengan BLK di Kota Magelang,” kata pria yang juga ketua Komisi C DPRD ini.

Sementara Wakil Wali Kota Magelang Windarti Agustina mengatakan, kebutuhan regulasi mengenai ketenagakerjaan sangat penting. Hal ini karena dalam pelaksanaan pembangunan di daerah, tenaga kerja memiliki peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan mitra pengusaha dalam mendukung pembangunan ekonomi.

Meski sebenarnya materi muatan sudah diatur dalam undang-undang hingga peraturan menteri, perda dirasa masih perlu didukung dan dilengkapi dengan materi muatan lokal. “Sehingga diharapkan raperda ini dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja dan memberi perlindungan,” ujarnya.

Ia juga menyambut baik Raperda Perizinan, karena perizinan merupakan salah satu pintu gerbang utama pertumbuhan ekonomi. Perizinan merupakan pelayanan publik yang memberi akses masuk investasi bagi pembangunan daerah. Salah satu isu utama perizinan adalah penyederhanaan perizinan yang dilaksanakan dalam suatu pelayanan terpadu satu pintu. (ady/laz/mg2)