MAGELANG – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Magelang tengah mempelajari papan bertuliskan kepemilikan Sultan Ground (SG) di kawasan Sidotopo, Kota Magelang. Jika memang pasti tidak berizin, maka papan yang dipasang bisa dibongkar paksa. Satpol PP akan berkoordinasi dengan Dinas Perizinan untuk memastikan izin tersebut.

Kepala Satpol PP Kota Magelang Singgih Indri Pranggana mengatakan, pihaknya sudah mengetahui adanya papan bertuliskan SG di kawasan Sidotopo. Saat ia menyambangi kawasan Sidotopo, terdapat papan kepemilikan papan SG yang belum lama dipasang. Cor-coran pondasi papan ini masih terlihat baru sekitar awal Februari silam.

“(Satpol PP) Belum mengetahui papan itu sudah berizin belum. Nanti kita pastikan dulu,” katanya saat di acara pertandingan futsal memperingati hari ulang tahun Satpol PP kemarin.

Setelah berkoordinasi dengan dinas perizinan, maka tidak menutup kemungkinan papan itu akan dibongkar. Karena memang pemasangan seperti itu harus melalui prosedur perizinan yang ada. Ia juga akan memastikan, papan itu sesuai dengan Perwal Nomor 28 Tahun 2009 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame atau tidak.

“Kami (juga) akan melihat, seperti apa kategori reklame. Apakah papan SG yang dipasang di kawasan Sidotopo itu sesuai pengertian reklame tidak. Jika melanggar aturan, maka bisa dicopot,” ungkapnya.

Untuk diketahui, di kawasan Sidotopo, Kedungsari, Magelang Utara tiba-tiba muncul papan yang mencantumkan tulisan pemberitahuan tanah itu milik SG. Hak milik atas ahli waris turun-temurun HB VII ini, berdasarkan Undang-Undang Rijksblad No 16 Tahun 1918. Di papan itu juga menjelaskan bahwa Tanah SG bukan hak milik Pemda, bukan hak milik Negara, bukan hak milik Lembaga/Institusi, bukan hak milik BUMN/PT KAI Persero.

Selain itu juga tertulis, RM Triyanto Prastowo Sumarsono dengan No Kode : VII.A-13,B-18c-1,D-3. Ahli Waris Turun Temurun, Hamengku Bowono VII. Papan SG dipasang tepat di depan papan nama PT KAI Persero. Artinya, tanah di kawasan Sidotopo diklaim kepemilikannya oleh dua pihak, PT KAI dan keturunan HB VII.

“Papan SG memang kami yang memasang pada awal Februari lalu. Tanah ini merupakan milik ahli waris dari HB ke VII,” kata Sekretaris Perwakikan Kantor Cabang Yayasan HB VII Eks Karesidenan Kedu Ahmad Saefudin.

Menurut Ahmad, tanah di kawasan Sidotopo ini dulunya milik HB ke VII pada masa kerajaan. Kala itu, lembaga tertentu yang membidangi kereta api pada zaman Belanda, meminjam ke HB VII. Tujuannya untuk menjalankan program perkeretaapian.

“Namun seiring berjalannya waktu, lembaga yang mengurusi bidang kereta api sudah berganti-ganti,” katanya.

Yayasan mengaku memiliki bukti kuat bahwa tanah tersebut awalnya hanya disewa. Permohonan sewa diajukan lembaga bidang kereta api pada zaman Belanda terdahulu, salah satunya untuk dijadikan rel.

“Bentuknya surat perjanjian. Berdasarkan itu, kami merasa memiliki lahan tersebut,” jelas Ahmad.

Sementara Manager Humas PT KAI Daop 6 Jogja Eko Budianto mengatakan, pihaknya sudah menggelar rapat terkait pemasangan papan SG. Ia menilai, papan SG yang dipasang berjejeran dengan papan milik PT KAI merupakan upaya penyerobotan tanah. Ia mengancam akan membawa perkara itu kejalur hukum.

“Kita akan segera laporkan ke polisi,” kata Eko. (ady/mg1)