JOGJA – Gubernur DIJ Hamengku Buwono (HB) X mengimbau kedua kubu tim pasangan calon (paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jogja untuk menahan diri. Agar mereka tak terpancing provokasi selama proses rekapitulasi perhitungan suara.

“Yang penting, kalah atau menang legawa saja. Kalau legawa, yo, tidak akan ada masalah,” tuturnya kemarin (17/2).

HB X turut mengikuti perkembangan proses penghitungan suara Pilwali Kota Jogja 2017. Selisih perolehan suara antara pasangan Haryadi Suyuti-Heroe Poerwadi (HS-HP) dan Imam Priyono-Achmad Fadli (IP-Fadli) memang sangat tipis.

Sebagaimana diketahui, berdasarkan hasil perhitungan formulir C1 yang diunggah di website KPU, selisih perolehan suara dua paslon hanya 0,6 persen, atau 1.189 suara. HS-HP memperoleh 100.332, suara sedangkan IP-Fadli membukukan 99.143 suara.

Kendati demikian, HB X meminta semua pihak untuk menunggu hasil resmi perhitungan suara oleh KPU Kota Jogja pada 22-24 Februari. “(Selisih) tipis itu tidak identik dengan kekerasan,” tegasnya.

Sementara Penjabat Wali Kota Jogja Sulistyo menilai KPU Kota Jogja sudah bekerja secara transparan dan sungguh-sungguh. Guna menghindari protes dan perselisihan, Sulistiyo mengingatkan akan deklarasi Jogja Damai yang dibacakan para paslon di awal dan akhir masa kampanye.

Sulistiyo berharap, deklarasi tersebut tak sekadar dibacakan. Tapi harus dilaksanakan demi memilih pemimpin yang bisa menenteramkan masyarakat. “Masing-masing pihak harus bisa menenangkan diri dan tunduk pada mekanisme yang ada,” pintanya.

Sayangnya, imbauan dua tokoh pemerintahan di DIJ itu seolah hanya menjadi angin lalu. Dua kubu paslon yang saat masa kampanye berlomba merebut sebanyak-banyak suara warga, kini mereka berebut surat suara.

Tim paslon IP-Fadli menuntut dilakukannya penghitungan ulang surat suara tidak sah. Sebaliknya, tim HS-HP menolaknya.

Ketua Steering Commite Tim Pemenangan HS-HP Muhammad Sofyan keberatan dengan dibukanya kotak suara oleh panitia pemilihan kecamatan (PPK) di Ngampilan, Umbulharjo, dan Kotagede pada akhir rekapitulasi.

Menurut dia, langkah itu tak memiliki dasar. Alasannya, selama penghitungan di tempat pemungutan suara (TPS) tidak ada laporan keberatan. Dia mengklaim, kondisi tersebut juga terjadi di 794 TPS.

“Kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), pengawas, dan saksi semua tanda tangan. Artinya tidak ada masalah,” ujar Sofyan kemarin (17/2).

Melihat fakta tersebut Sofyan meminta KPU Kota Jogja untuk bertindak sesuai aturan dan tidak melayani permintaan membuka surat suara dengan alasan kecurigaan. “Kalau semua data di KPPS, pengawas, dan saksi sama kenapa harus membuka surat suara,” sindirnya setengah bertanya.

Mantan ketua DPD PAN Kota Jogja itu juga menyoroti banyaknya surat suara tidak sah. Sesuai formulir C1 yang diunggah ke website : pilkada2017.kpu.go.id, jumlah surat suara tidak sah mencapai 14.356 atau 6,7 persen dari total jumlah pemilih. “Mereka itu pemilih yang kecewa sehingga sengaja golput, seharusnya suara mereka milik kami,” seloroh Sofyan.

Menanggapi persoalan itu Ketua KPU Kota Jogja Wawan Budianto mengklaim telah menjalankan pilwali sesuai prosedur. Termasuk dalam hal transparansi.

Adanya permintaan untuk membuka ulang surat suara, Wawan menegaskan hal itu bukan perkara mudah. Apalagi, peraturan KPU telah mengatur pembukaan surat suara dilakukan jika ada kesalahan prosedur atau perbedaan hasil perhitungan suara antara data yang dimiliki KPPS, panwas, dan tim paslon. Untuk membuka kotak dan surat suara pun butuh persetujuan bersama. Termasuk rekomendasi dari panwascam. “Kalau tidak ada perbedaan buat apa dibuka, wong sudah sama,” klaimnya.

Wawan menegaskan, lembaganya tidak pernah melakukan intervensi pada pihak manapun terkait kasus surat suara yang tidak sah di tingkat PPK.

Sementara mengenai formulir C1 yang diunggah ke website KPU RI, menurut Wawan, untuk menunjukkan akuntabilitas dan transparansi proses rekapitulasi suara

Unggahan tersebut juga berfungsi sebagai alat kontrol masyarakat selama proses penghitungan. “Tapi itu bukan hasil akhir, hanya sementara,” lanjut Wawan.

Dikatakan, hasil perhitungan resmi nantinya diwujudkan dalam bentuk rekapitulasi manual dan berjenjang dari TPS hingga KPU.

Sebagaimana diberitakan, sebagian saksi paslon IP-Fadli meminta dibukanya kembali surat suara tidak sah di PPK Ngampilan, Umbulharjo, dan Kotagede. Meski hasil akhirnya tak berpengaruh terhadap selisih prosentase perolehan suara berdasarkan formulir C1. (pra/yog/mg2)