RADARJOGJA.CO.ID-Komitmen kepala daerah terhadap keberadaan kaum disabilitas dipertanyakan saat Debat ketiga Pilwali Kota Jogja 2017, Jumat (3/2) lalu. Ini tak lain karena belum adanya paparan yang riil untuk mewujudkan Jogja sebagai kota inklusi.
Direktur Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (Sigab) DIJ Muhammad Joni Yulianto menilai, belum ada road map untuk membawa Jogja ke kota inklusi. Dirinya mencontohkan dalam hal perizinan, untuk pengawasan pembangunan gedung baru yang aksesibilitas pada penyandang disabilitas. “Hal-hal seperti itu belum terjawab tadi. Tidak terlihat konsep menuju kota Jogja yang inklusi,” jelas Joni.

Bahkan, saat KPU Kota Jogja menetapkan isu inklusi tersebut, isu terkait perizinan hotel malah lebih mengemuka. Hal itu dilakukan oleh calon wali kota nomor urut satu Imam Priyono (IP) dalam sesi tanya jawab antarcalon wali kota. Saat itu moderator debat, Mada Sukmajati, mengatakan tema sesi tanya jawab antarcalon adalah kota inklusi, tapi IP yang mendapat giliran pertama bertanya, justru menanyakan terkait pelayanan publik yang transparan.

“Kota inklusi itu juga terkait dengan perizinan yang transparan dan akuntabel. Apalagi saya dengar ada broker izin hotel, benar tidak Pak Haryadi?” tanya IP.

Calon wali Kota Jogja nomor urut dua Haryadi Suyuti (HS) yang mendapat pertanyaan seperti itu menjawab, “Walaupun pertanyaan tidak sesuai tema, tapi coba saya jawab.” HS mengatakan, membangun transparansi merupakan kebutuhan pemerintahan yang baik, yaitu dengan melayani masyarakat.

Menurutnya, perizinan harus bisa dipantau dan diakses semua kalangan. Terlebih dengan era teknologi informasi, syarat perizinan, waktu pengurusan, hingga biaya harus jelas. “Sehingga tidak ada lagi isu broker menguruskan izin. Itu komitmen pemerintahan HS dan HP mendatang,” jelas HS.

Jawaban HS itu ditanggapi IP dengan senyuman. IP mengatakan, jika pengurusan izin yang ideal seperti dikatakan HS itu sudah terjadi akan disambut semua kalangan, termasuk kalangan penyandang disabilitas. IP mengatakan selalu saja pemerintahan menjawabnya isu dengan gaya manis. Padahal menurut dia, banyak informasi dari pengusaha yang diterimanya pengurusan izin gangguan atau HO yang saat ini masih tertumpuk.

“Di era saya nanti tidak ada HO tertumpuk, harus transparan izin sampai mana. Jika masih kesulitan, silakan kontak nomor handphone kami,” ujar IP.

Perdebatan antarmantan wali kota dan wakil wali Kota Jogja periode sebelumnya itu kembali berlanjut, saat giliran HS bertanya. Kali ini HS menanyakan terkait komitmen paslon IP-Fadli dalam kebijakan dan program disabilitas. Terlebih di Kota Jogja sudah terdapat Komite Perlindungan Hak Disabilitas. “Komitmen dan kebijakan pada disabilitas seperti apa?” tanya HS.

Dalam jawabannya, IP awalnya mengkritisi penggunaan kata disabilitas dan lebih suka menggunakan kata difabel yang merupakan akronim dari different ability atau kemampuan yang berbeda. Bukan disabilitas yang berarti tidak memiliki kemampuan. IP menambahkan kaum difabel bukan hanya yang cacat saja, tapi juga orang miskin maupun tidak mampu yang ada di kota Jogja. “Akses untuk difabel itu harus kita jaga, seperti jalan, jangan justru dijadikan parkir atau lahan berjualan,” ujarnya.

Menanggapi jawaban IP, HS mengatakan sesuai UU No 8 Tahun 2016 sudah menyebut Penyandang Disabilitas, begitu pula dalam Perda DIJ No 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Menurut HS, tidak perlu diperdebatkan difabel atau disabilitas, tapi yang penting tidak ada yang terabaikan, ditinggalkan, dan terpinggirkan. “Komitmen kota inklusi d Jogja itu pemerintah melarang sekolah menolak peserta didik disabilitas,” ungkapnya. (pra/laz)