RADARJOGJA.CO.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Magelang mengajukan rancangan peraturan daerah (raperda)tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Raperda ini merupakan salah satu dari 15 raperda yang masuk dalam program legislasi daerah (prolegda) 2017. Melalui raperda ini diharapkan bisa memfilter tenaga kerja asing yang mau masuk ke wilayah Kota Magelang.

Ketua Badan Pembentukan Perda DPRD Kota Magelang Budi Prayitno menyatakan, melalui raperda ini ke depan diharapkan bisa meng-cover tenaga kerja lokal. Dengan demikian, wilayah Kota Magelang kalau bisa jangan sampai “digeruduk” oleh tenaga kerja asing.

“Meskipun sudah ada Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), raperda ini tetap mengutamakan tenaga kerja lokal,” kata Budi kemarin (30/1).

Raperda rencananya akan dibahas bersama beberapa stakeholder dalam waktu dekat ini. Di antaranya dari Dinas Tenaga Kerja, Apindo, dan buruh. Adapun target selesai pembahasan raperda pada Maret mendatang.

Menurutnya, agar Kota Magelang tidak dibanjiri dengan tenaga kerja asing ini, maka ada peran masyarakat untuk ikut memantau. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sebagai wadah para pengusaha, juga harus ada laporan resmi terkait penggunaan TKA. Ke depan tenaga kerja lokal jangan sampai kalah dengan TKA.

“Untuk antisipasi itu, nantinya tenaga kerja lokal akan dikasih skill. Raperda juga membahas bagaimana kerja sama dengan BLK di Kota Magelang,” jelasnya.

Ketua Komisi C DPRD Kota Magelang ini menyampaikan, selain raperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, legislatif juga mengajukan dua raperda lain. Yaitu, raperda sistem kesehatan, dan raperda penyelenggaraan perizinan. Total terdapat 15 raperda yang masuk dalam prolegda 2017 ini.

“Sementara raperda lain yang masuk Prolegda 2017 seperti Raperda grand design pariwisata Kota Magelang, raperda APBD, ada juga raperda tentang pencabutan perda dan banyak hal lain,” jelasnya.

Adanya grand design pariwisata ini bisa disinkronkan dengan ketenagakerjaan di Kota Magelang. Bidang pariwisata itu elemen pendukungnya banyak. Seperti penggunaan jasa terkait usaha sablon, dengan demikian ketenagakerjaan dan pariwisata bisa disinkronkan. (ady/laz/dem)