RADARJOGJA.CO.ID – Program beras bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Gunungkidul macet. Bulan ini, pemerintah belum bisa menyalurkan beras untuk keluarga sejahtera (rastra). Alasannya, Surat Keputusan (SK) penyaluran rastra dari Provinsi DIJ belum turun.

“SK belum turun karena pagu penerima manfaat dari pemerintah belum ada,” kata Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah (Sekda) Gunungkidul Suyono, Senin (30/1).

Dengan begitu, proses penyaluran urung dilakukan. Padahal sudah memasuki akhir Januari. Situasi ini berbeda dibanding penyaluran rastra tahun lalu.

“Saat itu penyaluran (rastra) sudah bisa dilaksanakan akhir Januari. Sekarang kami masih menunggu alokasi penerima bantuan,” ujarnya.

Bagaimana langkah pemkab? Menurut Suyono, bagian kesra sudah berusaha melakukan percepatan dalam proses penyaluran. Namun, upaya tersebut tak membuahkan hasil. Karena surat yang dikirimkan ke Pemprov DIJ juga masih menunggu pagu dari pusat.

“Intinya harus menunggu karena ketiadaan pagu tersebut. Rastra tidak bisa disalurkan,” ucapnya.

Soal penyebab keterlambatan pagu penerima manfaat, ia mengaku tidak tahu pasti. Ia menduga, kendala tersebut muncul adanya dua format dalam penyaluran bantuan pada warga kurang mampu. “Yakni, penyaluran melalui kupon pangan yang diujicobakan di 44 daerah di Gunungkidul dan format konvensional berupa penyaluran beras ke masyarakat,” terangnya.

Menurut Suyono, dengan adanya dua format tersebut, harus ada penyelarasan data penerima dengan benar. Khusus kupon pangan, pemerintah menyediakan fasilitas penukaran kupon bernama e-Warong di setiap desa. “Namun di Gunungkidul masih ikut yang penyaluran beras. Karena untuk DIJ, baru Kota Jogja yang menerapkan model kupon pangan,” ungkapnya.

Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Gunungkidul Immawan Wahyudi mengingatkan agar data penerima sasaran rastra tepat sasaran. Akurasi menjadi vital, karena sajian data akurat bisa mengurangi potensi kecemburuan sosial di masyarakat.

“Dalam proses pendataan (penerima rastra) kami minta masyarakat dilibatkan, karena yang tahu persis kondisi di lapangan adalah masyarakat itu sendiri,” kata Immawan.

Dikatakan Immawan, pemkab memiliki basis data angka kemiskinan partisipatif di setiap desa. Data tersebut diperoleh dari hasil proses musyawarah desa. Mendekati valid, lantaran sumber informasi calon penerima digali warga sendiri.(gun/hes)