RADARJOGJA.CO.ID – Sosiolog kriminal UGM Suprapto berpendapat, tindak kekerasan yang terjadi dan dilakukan oleh panitia diksar mapala merupakan tanda bahwa sistem penjaminan mutu perguruan tinggi (SPMPT) belum dijalankan dengan baik oleh panitia diksar.

Aturan PP No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) pasal 91 menyatakan bahwa setiap satuan pendidikan pada jalur formal maupun nonformal wajib melaksanakan sistem penjaminan mutu.

Dia memaparkan, komponen penjaminan mutu ini meliputi Kepemilikian dokumen konsep dan kebijakan SPMPT, dokumen standar SPMPT, peraturan SPMPT. Juga manual mutu, manual prosedur (SOP). Serta instruksi kerja dan barang/formulir.

Dokumen tersebut harus menjadi acuan bagi setiap anggota civitas akademika baik dosen, karyawan, maupun mahasiswa dalam melaksanakan rangkaian proses pembelajaran. Adapun urutan pedoman tersebut harus mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, kompetensi, kurikulum, peta kurikulum, silabus, dan bahan ajar.

Sementara siklus tahapan pelaksanaanya harus dimulai dari penetapan standar, pelaksanaan standar secara konsisten, monitoring, evaluasi diri, audit, rumusan perbaikan, dan peningkatan mutu.

Menurutnya, apa yang terjadi pada acara diksar tersebut tidak menggambarkan suatu pelaksanaan berdasar pedoman SPMPT. Misalnya dalam memaknai surat pernyataan bahwa orang tua sudah menyatakan mengizinkan anaknya ikut dan tidak akan menuntut jika anaknya cidera atau meninggal.

“Jika dikaji dari dokumennya tentu yang dimaksud adalah cedera atau meninggal karena terpeleset, tertimpa tanah longsor, atau jatuh ke jurang. Bukan karena dianiaya manusia,” katanya kepada Radar Jogja, Sabtu (28/1).

Jadi surat tersebut tidak dapat dijadikan dasar bahwa panitia bisa berbuat semena-mena. Kemudian, mengapa sampai terjadi beberapa hari tanpa ada yang mencegah. Menurutnya itu merupakan pertanda tidak ada monitoring dari pihak yang berwenang.

“Karena itu saran saya, sudah saatnya semua perguruan tinggi menyimak dan melaksanakan SPMPT secara benar. Dari rektorat, dekanat, departemen, prodi, biro pendidikan, UKM, harus mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran serta kompetensi proses pembelajarannya,” imbuhnya. Sementara mengenai kelanjutan proses hukum kasus tersebut, Suprapto mengatakan, sesederhana apapun bentuk tindakan manusia yang telah menyebabkan seseorang cedera atau meninggal, maka harus dikenai sanksi hukum. Saat ini penyidik sedang mencari bukti, hasil visum dan keterangan para saksi.

“Dari korban yang hidup, tentunya bisa menyebut siapa pelakunya, jika mereka sepakat tidak mengaku maka ketua panitialah yang paling bertanggung jawab. Semoga para pelakunya tidak berasal dari keluarga yang berkondisi the untouchtable people by law atau orang yang sulit dijangkau hukum,” tandasnya. (pra/riz/ila)