RADARJOGJA.CO.ID – KASUS diksar Mapala UII (Unisi) banyak mendapatkan perhatian publik. Pelaku kekerasan di lingkungan pendidikan hingga menyebabkan hilangnya nyawa harus dihukum berat. Hal itu diungkapkan Anggota Komisi X DPR RI Esti Wijayanti usai menyaksikan debat Pilwali Kota Jogja, Jumat malam (27/1).

Menurutnya, selain pelaku kekerasan yang harus diproses hukum, lembaga pendidikan juga harus dihukum. Salah satu hukumannya dengan penurunan akreditasi.

“Yang dihukum tidak hanya pelaku atau pejabat terkait, tapi ketika bicara tanggung jawab pendidikan, hal itu menjadi tolok ukur penilaian, termasuk varian penilaian akreditasi,” ujar Esti Wijayanti ketika ditemui di studio TVRI.

Menurut Esti, kasus kekerasan di UII bukan yang pertama di pendidikan tinggi, sehingga perlu dibuat aturan tegas supaya tidak berulang kembali. Anggota DPR RI dari daerah pemilihan DIJ itu mengatakan, usulan supaya ada hukuman penurunan akreditasi bagi perguruan tinggi tersebut sudah dibahas bersama Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristikdikti) saat rapat kerja Rabu (25/1) lalu.

Salah satu topik bahasan adalah menbuat regulasi yang tegas supaya perguruan tinggi juga bertanggung jawab atas kegiatan yang dilakukan civitas akademisnya. Jika kekerasan masih berulang, akreditasinya bisa diturunkan.

“Saya tidak mengatakan UII harus turun akreditasinya karena belum ada aturan, makanya kami dorong untuk dibuat aturannya,” tandas Esti.

Terkait dengan pengunduran diri Rektor dan Wakil Rektor III UII, Esti menghormati keputusan tersebut. Tapi, menurut dia, hal itu tidak menjadikan tanggung jawabnya selesai.

“Saya menghormati pengunduran diri Pak Rektor sebagai rasa tanngung jawab, tapi dengan pengunduran diri bukan berarti masalah selesai,” ujarnya.

Politikus PDIP itu juga berharap kasus meninggalnya tiga mahasiswa UII dalam pendidikan dasar pencinta alam tersebut diusut tuntas. Sekaligus memotong mata rantai kekerasan di perguruan tinggi.

Kasus kekerasan di UII tersebut, jelas dia, sudah menjadi perhatian nasional, untuk itu masyarakat juga berhak tahu yang terjadi sebenarnya. “Buka secara utuh dan transparan, sebenarnya apa yang terjadi,” pintanya.

Sebelumnya, Menristekdikti Muhammad Nasir mengatakan belum akan memutuskan terkait status akreditasi UII karena masih menunggu hasil penulusura. Tapi, untuk mencegah kasus serupa pihaknya akan berkoordinasi dengan Dirjen Pembelajaran dan Mahasiswa serta mengingatkan kepada seluruh rektor dan wakil rektor untuk menyosialisasikan pelarangan kekerasan. Baik secara fisik, verbal dan psikis.(pra/riz/ila/ong)