RADARJOGJA.CO.ID – Debat Pilwali Kota Jogja 2017 bertema heritage, lingkungan dan perekonomian di TVRI Jogja kemarin. Namun isinya justru terkait pembagian kewenangan antara wali kota dan wakil wali kota.

Calon Wali Kota (Cawalkot) Imam Priyono (IP) bertanya ke Cawalkot Haryadi Suyuti (HS) terkait moratorium hotel. Katanya dimulai sejak 2013, tapi praktiknya hingga kini masih ada pembangunan hotel baru. “Siapa yang bertanggung jawab?” tanya IP.

“Pertanyaan cukup menarik ini,” ujar HS. Moratorium hotel, kata HS, dimulai sejak 31 Desember 2013 dan berakhir 31 Desember 2016 dan diperpanjang hingga 31 Desember 2017.

HS bersama pasangannya, Heroe Poerwadi (HP), akan menertibkan persoalan yang masih ada terkait hotel. “Jika masih ada hotel yang beroperasi tanpa izin, jelas kami akan melakukan penegakan Perda,” ujar HS.

Sisa waktu menjawab, diteruskan HP. “Jika saya jadi Wakil Wali Kota Jogja nanti dan punya kewenangan menegakkan Perda, setiap pelanggaran akan langsung ditertibkan,” ujar HP.

Mendapat giliran menanggapi, IP menjelaskan kewenangan Wakil Wali Kota belum sampai pada mengkoordinasikan pelanggaran Perda bersama Dinas Ketertiban, yang saat ini menjadi Satpol PP. Menurut IP laporan Dintib diserahkan ke Wali Kota.

“Siapa yang punya wewenang, kalau orang yang paling atas bilang, nengke wae (biarkan saja),” kata IP.

Ketika dua calon wakil wali kota diberi kesempatan saling bertanya, persoalan kewenangan penegakan perda kembali jadi materi. Achmad Fadli (pasangan IP) mengatakan sebagai kepala daerah, wali kota yang menggerakkan SKPD.

HP yang pernah menjadi tenaga ahli Wali Kota Jogja Jogja Herry Zudianto mengisahkan masukannya yang sering dipakai HZ meski harus berkoordinasi dengan SKPD terkait. Menurut HP penyaringan di SKPD merupakan awal supaya tidak terjadi pelanggaran. “Jangan semua dilemparkan ke atas (wali kota), seolah (wali kota) bekerja sendiri,” ungkap HP. (pra/eri)