RADARJOGJA.CO.ID Mengimplementasikan PP 18/2016 tentang Perangkat Daerah dan Perda No 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pemkab Kulonprogo kini memiliki konsep kecil, tajam dan mampu bekerja secara lincah.

“OPD baru ini tentu akan lebih efektif dan lebih difokuskan pada ketugasan,” kata Sekda Kulonprogo Astungkoro.

Dijelaskan, penyusunan OPD baru berangkat dari UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selama ini struktur organisasi mendasarkan pada PP 41/2007, tetapi setelah muncul PP 18/2016 maka dilakukan penyesuaian.

“Sehingga ada beberapa OPD yang digabung, dipecah dan muncul dinas baru sesuai dengan urusan wajib dan pilihan yang menjadi prioritas,” jelasnya.

OPD baru sengaja disusun kecil, tetapi tajam dalam menangani ketugasan yang ada. Organisasi yang kecil juga akan menjadikan tugas dan pokok fungsinya lebih lincah dalam menyelesaikan target dan rencana pekerjaan yang ada.

“Dinsosnakertrans dipecah, Dishubkominfo juga. Tetapi untuk Pertanian justru bertambah bergabung dengan Ketahanan Pangan dan Peternakan,” ujarnya.

Assek III Djoko Kus Hermanto menambahkan OPD baru juga ada pengurangan sekitar sebelas jabatan struktural. Dengan pengurangan ini diharapkan akan menekan biaya rutin yang dibayarkan kepada PNS. Setiap bulannya menghabiskan anggaran sekitar Rp14,37 juta atau Rp172 juta per tahun.

“Meski banyak organisasi berubah, tetapi anggaran hampir sama,” katanya.

Kepala Badan Kepegawaian daerah (BKD) Yuriyanti mengatakan dalam OPD yang baru, jabatan staf ahli bupati dari lima berkurang menjadi tiga. Dua staf ahli akan mengisi dinas baru.

Sementara itu, Assek II Triyono mengatakan masih ada lima jabatan dinas yang belum akan diubah karena ada aturan yang baru dari Pusat. Termasuk UPTD seperti puskesmas, dan RSUD, Kesbangpol dan juga Satpol PP.

Selain itu masih ada beberapa jabatan yang kosong, seperti Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Lingkungan Hidup, Perpustakaan dan Kearsipan. (tom/iwa/mar)