RADARJOGJA.CO.ID – Para pemilik bangunan liar di sempadan Pantai Glagah bersikeras untuk bertahan. Pemkab Kulonprogo sudah melayangkan larangan, namun tidak mereka gubris. Uang yang sudah terlanjur dipakai untuk mendirikan bangunan menjadi alasan mereka bertahan.

Mereka bahkan membentuk Kelompok Wisata Mandiri (KWM) Maju Bersama. Sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri (PN) Wates melalui notaris.

Sedikitnya 40 warga menjadi anggota paguyuban. Mayoritas merupakan pemilik hotel, penginapan dan tempat hiburan dari Paku Alam Ground (PAG) yang tergusur bandara. Dua puluh lima orang di antaranya bahan sudah mendirikan bangunan.

Ketua paguyuban Sarino mengatakan anggota paguyuban semuanya pendukung bandara. Mereka telah merelakan lahan usahanya tergusur. Namun mereka meminta agar tetap bisa hidup di kawasan Pantai Glagah.

“Kami memohon agar kami tetap bisa di Pantai Glagah membangun usaha dan tempat tinggal,” kata Sarino.

Dia menyadari lokasi bangunan merupakan sempadan pantai yang berisiko tergerus gelombang laut. Mereka mengaku tidak punya pilihan lain untuk melanjutkan usaha.

“Warga yang rumahnya tergusur bandara juga bingung karena fasilitas relokasi belum terbangun. Dana ganti rugi bandara sudah habis buat bangun bangunan di sini,” katanya.

Kata Sarino, setalah tergusur dari lokasi sebelumnya, warga mengkapling sempadan pantai untuk membangun penginapan. Pengkaplingan dilakukan dengan membayar uang pengganti kepada warga penggarap sebelumnya.

Warga mengaku sudah mengajukan izin ke Puro Pakualaman. “Kami tidak ngeyel atau berupaya melawan hukum. Kami hanya memohon, dibolehkan buka usaha di sini untuk nyambung hidup. Karena pengguna lahan PAG kan tidak dapat jatah relokasi,” kilah Sarino.

Pemkab Kulonprogo telah mengeluarkan larangan mendirikan bangunan di sempadan Pantai Glagah. Sekda Kulonprogo Astungkoro menyatakan daerah itu tidak boleh dipakai untuk mendirikan bangunan.

Dasarnya Perda 1/2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kulonprogo. Sempadan ditetapkan sejauh 100 meter dari bibir pantai terluar.

Regulasi itu diperkuat Perda DIJ 16/2011 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil. Bahwa Kulonprogo dan Bantul diharuskan memiliki sempadan pantai hingga 200 meter. (tom/iwa/mar)