RADARJOGJA.CO.ID – Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kulonprogo sudah ditetapkan dalam Perda 14/2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan PP 18/2016 tentang OPD. Pada prinsipnya, semua didasarkan pada urusan yang diampu.

“Ada pemerataan urusan dengan hasil penilaian yang digunakan untuk menentunkan tipologi dinas. Perbedaan urusan yang diampu kemudian dibedakan ke dalam dinas tipe A, B dan C, dasarnya kompleksitas urusan yang diampu,” kata Kepala Bagian Organisasi Setda Kulonprogo Sarji, Selasa (24/1).

Dinas dengan kompleksitas urusan besar masuk tipe A dengan skoring di atas 800. Dinas dengan Tipe A bisa membantuk 4 bidang. Bahkan khusus Dinas Pertanian dan Keuangan dimungkinkan bisa mennambah dua bidang, sehingga bisa menjadi 6 bidang.

Tipe B skoringnya di bawah 800 dan di atas 600, dinas dengan Tipe B masuk kategori sedang, dinas dengan tipe B ini terdiri dari tiga bidang dan satu sekretariat. Dimana satu bidang maksimal memiliki tiga seksi. Sementara dinas tipe C itu nilainya di bawah 600, terdiri dari dua bidang.

“OPD baru Kulonprogo terdiri dari 20 dinas, pengaruh dari pemekaran dan penggabungan. Pemekaran contohnya Dishubkominfo kini dibagi menjadi dua yakni Dishub dan Diskominfo, dasarnya PP 18 Dishub dan Dikominfo sudah tidak satu rumpun, sehingga dipisah,” jelasnya.

Dalam OPD baru ini sudah tidak mengakomodir kantor. Artinya, yang dulu kantor seperti Kantor Perpustakaan dan Arsip serta Kantor Lingkungan Hidup (KLH) kini berubah menjadi dinas dengan Tipe C. Termasuk Pol PP kini juga setara dengan dinas Tipe C memiliki dua bidang.

“Kecuali BPBD yang mengurusi bencana dan Kesbangpol yang mengurusi pemerintahan secara umum. Sementara untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang yang seharusnya serumpun dengan PU di DIJ memiliki keistimewaan dan berdiri sendiri. Penyebabnya juga mengurus atau menginventarisir tanah Paku Alam Ground (PAG) dan Sultan Ground,” katanya.

Jumlah eselon dalam OPD baru berkurang. Sebab dalam PP 18/2016 sudah tidak ada istilah eselon V, hanya di eselon IV B. “Dari sisi penganggaran juga tidak terlalu banyak, penambahannya sekitar Rp 100 juta per tahun,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BK) Kulonprogo Moh Hatta Tuasikal mengungkapkan, pada bulan pertama penerapan OPD baru masih diwarnai penataan, khususnya dinas-dinas baru.

Terkait kebutuhan pegawai struktural yang dibutuhkan ada 648 orang, yang sudah terisi 643 orang. Posisi yang masih membutuhkan pejabat struktural di antaranya di Pol PP, Perpustakaan, Lingkungan Hidup, Pertanahan dan Tata Ruang serta Disdukcapil.

“Sehingga dari sisi kebutuhan, sebetulnya sudah tercukupi. Kendati semua dinas struktural membutuhkan staf, dalam OPD baru ini diratakan, hanya saja jumlah stafnya terbatas,” ungkapnya.

Berdasarkan data, kebutuhan jumlah pegawai di Kulonprogo 9.348 orang, kondisi saat ini ada 6.757 pegawai, kekurangan 2.591 pegawai. “Untuk kinerja tentu akan berpengaruh, karena yang seharusnya dikerjakan dua orang kini dikerjakan satu orang (staf). Semua dinas struktural memiliki problem yang sama,” katanya. (tom/iwa/mar)