RADARJOGJA.CO.ID – Wacana serah kelola tempat pemungutan retribusi (TPR) objek wisata dari pemerintah daerah kepada pihak swasta tidak hanya bergulir di Gunungkidul. Hal serupa akan diberlakukan oleh Pemkab Bantul. Itu menyusul adanya dugaan kebocoran retribusi saat musim liburan.

Investor besar dikabarkan sedang melirik pengelolaan TPR di sejumlah objek pariwisata pantai selatan Bumi Projotamansari. Bahkan, investor asal Jakarta itu disebut-sebut telah menghadap bupati Bantul.

Bupati Suharsono membenarkannya. Menurut dia, pihak investor telah mempresentasikan program-program pengelolaan TPR. Termasuk memperhitungkan capaian target pendapatan asli daerah (PAD). “Mereka komitmen,” kata Suharsono, Senin (23/1).

Kendati demikian, pensiunan perwira menengah Polri ini mengakui belum ada kesepakatan apapun dalam pertemuan itu. Suharsono mengisyaratkan, peluang investor lain yang berminat mengelola TPR pantai masih terbuka lebar. Terutama pengusaha yang mampu memberikan PAD lebih dari yang ditargetkan pemerintah daerah. Sebagaimana diketahui, Dinas Pariwisata ditarget PAD sebesar Rp 14 miliar pada 2017.

“Paling tidak sanggup Rp 15 miliar. Dan setiap tahunnya terus naik,” ucapnya.

Suharsono melihat rencana kebijakan ini cukup realistis. Apalagi, dia menengarai beberapa TPR objek pariwisata kerap mengalami kebocoran. Dengan adanya kerjasama ini, Suharsono yakin tidak ada lagi praktik yang berpotensi merugikan pemerintah. Investor bakal menerapkan sistem digital.

Langkah awal sengaja diberlakukan di TPR pantai. Karena destinasi itulah yang paling banyak menyedot kunjugan wisatawan. Namun, hal itu tak menutup kemungkinan bakal diberlakukan di TPR destinasi wisata lainnya. “Semua TPR di titik lahan basah yang kerap bermasalah bisa saya pihakketigakan,” tegasnya.

Terpisah, Sekretaris Dinas Pariwisata Bantul Jati Bayubroto masih menunggu arahan Suharsono untuk merealisasikan rencana tersebut. Alasannya, kebijakan baru itu memerlukan kajian mendalam dan landasan hukum. (zam/mar)