RADARJOGJA.CO.D – Memperkuat pengawasan, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kulonprogo membentuk Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) kemarin (23/1). Jumlahnya 937 orang, disesuaikan jumlah TPS di seluruh Kulonprogo.

Ketua Panwaslu Kulonprogo Tamyus Rochman mengatakan pembentukan PTPS sesuai Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) RI 3/2015. Yakni tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bawaslu RI 10/2012 tentang pembentukan, pemberhentian, dan penggantian antar waktu badan pengawas pemilihan provinsi, panitia pengawas pemilihan umum kabupaten/kota, panitia pengawas pemilihan umum kecamatan, pengawas pemilihan umum lapangan, dan pengawas pemilihan umum luar negeri.

“Kami memiliki kewajiban membentuk PTPS melalui Panwas Kecamatan (Panwascam). Kami membentuk 937 PTPS sesuai jumlah TPS yang ditetapkan KPU Kulonprogo. Tugasnya melakukan pengawasan di seluruh TPS,” kata Tamyus Rochman.

Dia berharap anggota PTPS yang telah dibentuk memiliki kredibilitas, integritas, dan kompetensi yang baik. Termasuk mampu menjaga independensi dan netralitas. Tujuan pembentukan PTPS yakni supaya Pilbub Kulonprogo 2017 bisa berjalan sesuai peraturan.

“PTPS merupakan jajaran pengawas paling bawah yang mulai ada pada Pilkada 2017 di Kulonprogo. Secara tidak langsung mereka merupakan ujung tombak pengawasan yang diharapkan mampu bekerja maksimal mengawal demokrasi,” kata Tamyus.

Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Organisasi Pawaslu Kulonprogo Ambar Setyawati mengatakan tugas PTPS antara lain memastikan seluruh proses pemungutan dan penghitungan suara berlangsung di TPS sesuai UU.

“PTPS juga harus bisa memastikan tidak ada perbedaan data hasil pilbub yang tertuang dalam berita acara dan sertifikat. Data tersebut diberikan kepada saksi yang menghadiri dari masing-masing paslon dan data KPPS,” kata Tamyus.

Dua tugas pengawas tersebut fokus pada proses pengawasan hasil pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS. Namun anggota PTPS juga bisa membantu PPL dalam melakukan pengawasan.

PTPS juga diminta memberikan informasi jika ada pelanggaran kampanye. Termasuk mengajak masyarakat melawan praktik politik uang.

“Kami minta PTPS sampaikan ancaman pidana pilitik uang. Yakni penjara tiga tahun hingga enam tahun dan denda Rp 200 juta hingga Rp 1 miliar,” kata Tamyus. (tom/iwa/mar)