RADARJOGJA.CO.ID – Pengacara Achiel Suyanto mengungkapkan, tidak ada sejarah kekerasan dalam TGC Mapala UII. Ketua Mapala UII tahun 1980 ini mengakui adanya tindakan fisik. Tindakan ini berupa pendisiplinan berupa push up dan lari.

Sifat pendisiplinan itu menurut Wakil Ketua Perhimpunan Advokat Seluruh Indonesia (Peradi) terangkum dalam kurikulum mapala. Tujuannya melatih kedisiplinan dan kesehatan fisik anggota mapala.

“Mekanisme kekerasan tidak ada di mapala. Makanya, saat ini sedang kami perdalam apakah memang ada kekerasan,” ujarnya.

Achiel menuturkan, surat keterangan dokter sifatnya wajib. Terutama bagi peserta yang memiliki riwayat sakit. Tujuannya sebagai penanganan dan persiapan ketika mengikuti kegiatan. Surat ini juga dapat menjadi rujukan tim kesehatan, maupun puskesmas, dan rumah sakit.

Kegiatan TGC juga melampirkan langkah-langkah strategis. Mulai dari penanganan tindakan hingga peta puskesmas dan rumah sakit terdekat. Hanya memang dalam kasus ini, almarhum Asyam justru dibawa ke RS Bethesda di Jogja.

“Investigasi kami saat ini kenapa dari kampus dibawa ke Bethesda dengan kondisi seperti itu. Karena sepulangnya dari Gunung Lawu, ternyata Asyam dibawa ke kampus terlebih dahulu. Untuk saat ini, belum selesai investigasi, jadi jangan berandai-andai dululah,” katanya.

Sementara itu, Anggota Senat UII Edi Suandi Hamid ikut unjuk bicara terkait kasus yang terjadi. Menurutnya, diksar sejak dulu tidak ada yang berbeda. Prosedurnya juga masih sama.

“Semua unit aktivitas kemahasiswaan ada dibawah rektor dan setiap ada kegiataan harus ada izin bahkan dengan membuat proposal. Rektorat sudah memiliki standar tersendiri sehingga izin bisa dikeluarkan,” ujarnya saat ditemui di Kompleks Kepatihan, kemarin (23/1).

Menurut Suandi, langkah universitas membuat tim investigasi merupakan hal tepat. Itu untuk menjawab segala pertanyaan yang muncul. “Universitas tentu tidak akan melindungi jika memang ada kesalahan prosedur yang dilakukan panitia dan sebagainya,” ujar mantan rektor UII ini.

Dikatakan, saat ini tim investigasi sedang bekerja, termasuk mencari kebenaran tentang testimoni yang dibuat mahasiswa. Dia berharap tim investigasi bisa menjawab semuanya. Kalau hasil mengarah pada ranah pidana biar kepolisian yang mengusut tuntas.

“Dari universitas pasti ada sanksi tegas. Dari pengalaman ini tentu universitas akan melakukan pengkajian soal prosedur, pendampingan, dan seleksi. Saya kira bukan hanya mapala tapi kegiatan lain seperti ospek,” ujar salah satu anggota Parampara Praja ini. (dwi/dya/ila/ong)