RADARJOGJA.CO.ID –Program pembangunan di pemerintahan desa belum berjalan maksimal. Alasannya, sejumlah persyaratan pencairan alokasi dana desa (ADD) belum dipenuhi pemerintah desa (pemdes).

“Dari 144 desa di Gunungkidul, baru ada 12 desa yang mengajukan permohonan pencairan ADD,” kata Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa (DP3AKBPMD) Gunungkidul Prahasnu Aliaskar, Senin (23/1).

Prahasnu meneruskan, ada beberapa hal untuk persyaratan pencairan ADD. Pertama, administrasi keuangan di internal dinas harus beres. Kemudian, laporan penggunaan anggaran 2016, Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBD) 2017, serta daftar rencana kegiatan yang didanai melalui ADD juga wajib rampung. Hingga saat ini, baru ada belasan desa yang sudah menyerahkan persyaratan pencairan ADD.

“Tanpa mengumpulkan tiga persyaratan tersebut, desa tidak bisa mencairkan dana ADD,” tegasnya.

Menurutnya, persoalan keterlambatan pencairan ADD lebih banyak datang dari desa. Apalagi masalah di internal dinas hampir kelar dan sudah mengajukan DPA, sehingga tidak menghambat pencairan dana. “Penyerahan persyaratan dari desa justru masih minim,” ucapnya.

Karena itu, pihaknya minta desa segera melengkapi segala persyaratan, agar program pembangunan segera berjalan. Ia minta pada pemdes agar akhir Maret seluruh desa bisa mencairkan tahap pertama ADD.

Mantan Sekretaris Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini mengatakan, idealnya pencairan ADD dilakukan setiap bulan. Karena acuannya pencairan terbagi dalam 12 tahap. Dalam pelaksanaan belum optimal, sehingga pencairan tidak serempak.

Kades Pacarejo, Semanu Suhadi mengatakan, pihaknya tengah menunggu hasil konsultasi dengan inspektorat daerah terkait dokumen pertanggungjawaban penggunaan anggaran di 2016. “Setelah berkas dinyatakan lengkap ADD bisa segera cair,” kata Suhadi.(gun/hes)