RADARJOGJA.CO.ID – Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo meminta seluruh pemerintah desa (pemdes) memasang spanduk atau baliho berisi rencana dan realisasi penggunaan dana desa (DD) di halaman kantor balai desa. Itu berfungsi sebagai publikasi sekaligus transparansi penggunaan anggaran dari pemerintah pusat ini.”Biar masyarakat dapat melihat penggunaan dana desanya,” jelas Eko di sela menghadiri Upacara Bendera di Kantor Lurah Desa Panggungharjo, Sewon kemarin (20/1).

Eko juga meminta seluruh stakeholder seperti kepolisian dan TNI ikut andil mengawasi perencanaan sekaligus penggunaan DD. Bahkan, politikus PKB ini juga mendesak camat maupun bupati menegur langsung pemdes yang belum memasang papan publikasi. Instruksi ini tidak terlepas dari meningkatnya alokasi DD setiap tahunnya.

Pengganti Marwan Jafar ini menyebut pemerintah pusat menggelontorkan DD sebesar Rp 60 triliun pada 2017. Ini meningkat signifikan dibanding 2016 yang hanya Rp 46,98 triliun. Bahkan, diproyeksikan bakal naik hingga Rp 120 triliun pada 2018. Dengan asumsi ini, setiap desa pada 2017 bakal memperoleh kucuran DD di kisaran Rp 800 juta hingga Rp 900 juta.

Di sisi lain, lanjut Eko, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya gelontoran anggaran amanat Undang-undang No. 6/2014 tentang Desa ini.”Banyak juga yang tidak tahu aliran dana desa ini,” ungkapnya.

Secara tegas, Eko menyatakan, Presiden Joko Widodo berpesan khusus untuk DD 2017. Presiden mewajibkan setiap desa membangun embung. Itu bertujuan agar lahan pertanian yang kekurangan suplai air dapat menanam hingga tiga kali dalam setahun. Toh, kucuran DD 2016 sudah dapat membangun 51.000 jalan desa. Juga ribuan Polindes, MCK, hingga saluran irigasi.Capaian ini mustahil terealisasi andai tersentralisasi dari pusat.”Penyalurannya sudah 97,75 persen. Penyerapannya di atas 95 persen,” bebernya.

Terkait penyelewengan DD, Eko menegaskan, harus ditindak. Masyarakat bisa melapor langsung kepada aparat penegak hukum. Atau melalui hotline Satker DD 15040.
Lurah Desa Panggungharjo Wahyudi Anggoro Hadi kesulitan dengan gagasan pemasangan spanduk atau baliho.

Menurutnya, item laporan APBDes cukup panjang. Mencapai 120 halaman. Laporan ini tidak efektif bila dituangkan di atas spanduk atau baliho. Kendati begitu, Yudi, sapaannya menegaskan, pemdes Panggungharjo mempunyai cara tersendiri mewujudkan transparansi penggunaan DD. Caranya dengan mengirimkan fisik dokumen APBDes berikut laporan keterangan pertanggungjawaban ke setiap RT.”Info grafisnya bisa diakses di web,” katanya.
Yudi menambahkan, Panggungharjo menerima DD sebesar Rp 871 juta pada 2016. Anggaran ini dialokasikan untuk sejumlah program kegiatan. Antara lain, pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat. (zam/mar)