RADARJOGJA.CO.ID – Kisruh seleksi pamong desa di wilayah Bantul terus bergulir. Fakta baru mulai terkuak. Tim investigasi bentukan Inspektorat Daerah mencium adanya ketidakberesan dalam proses pengisian jabatan perangkat desa tersebut.

Plt Inspektur Bambang Purwadi mengaku menemukan bukti permulaan adanya penyimpangan dalam kasus yang terjadi akhir 2016. Berupa maladministrasi. Hanya, Bambang enggan membeberkan detailnya. Dia juga menolak menyebut nama desa yang bermasalah.” Tunggu saja episode berikutnya,” kelitnya, Jumat (19/1).

Bambang berdalih tak mau berandai-andai terkait rekomendasi yang bakal diterbitkan Inspektorat. Alasannya, rekomendasi menunggu hasil penyelidikan tim investigasi.

Rekomendasi dikembalikan pada aturan tata tertib proses seleksi pamong dan ketentuan Perda No. 5/2016 tentang Pamong Desa.

Bambang menerjunkan empat tim untuk penyelidikan. Masing-masing beranggotakan dua personel. Mereka bertugas mengorek informasi di delapan desa. Yakni, Tirtomulyo (Kretek), Bantul, Trirenggo (Bantul), Temuwuh (Dlingo), Srigading (Sanden), Gadingsari (Sanden), Munthuk (Dlingo), dan Sidomulyo (Bambanglipuro).

Hingga kemarin tim ini sudah memeriksa seluruh pihak yang terlibat. Mulai tim sembilan (panitia seleksi pamong), kepala desa, peserta seleksi, hingga pihak ketiga yang ditunjuk menangani ujian seleksi.

“Langkah itu untuk melengkapi keterangan dan data,” ucap pejabat yang merangkap Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini.

Selain praktik maladministrasi, tim juga menelusuri adanya dugaan suap. Sebagaimana diketahui, ada dugaan praktik sogok-menyogok dalam proses seleksi pamong di Desa Bantul dan Munthuk. Praktik ini diungkapkan salah satu peserta seleksi pamong di Desa Bantul saat audiensi dengan Komisi A DPRD Bantul beberapa waktu lalu. Intinya, tim sembilan dilaporkan pernah mendatangi salah satu peserta. Mereka menawarkan posisi pamong. Dengan syarat peserta memberikan uang pelicin sebesar Rp 100 juta.

Kendati begitu, lanjut Bambang, tim belum mengantongi bukti permulaan ini. “Kalau memang ada indikasi, ya, diteruskan,” tegasnya.

Bambang menargetkan penyelidikan selesai secepatnya. Setidaknya ada beberapa kasus desa yang harus selesai pada bulan ini. Mengingat, rekomendasi atas penyelidikan Inspektorat menjadi salah satu acuan pemkab menindaklanjuti kisruh seleksi pamong. Termasuk di antaranya, keputusan seleksi pamong di Desa Temuwuh. Yang mana, hingga sekarang pamong terpilih belum dilantik.

Carik Desa Munthuk Suwardi membenarkan tim Inspektorat pernah meminta seluruh data proses seleksi pamong. Namun, hingga sekarang belum ada satupun anggota tim sembilan maupun lurah yang dipanggil.

Menurutnya, seleksi pamong di Munthuk hanya untuk posisi kaur keuangan. Itu pun hanya diikuti empat orang. Suwardi mengklaim proses ini bersih dari berbagai praktik kotor. “Terkait ada yang dimintai uang itu bohong,” bantahnya. (zam/yog/mar)