ABY Tolak Besaran Upah 2017,

RADARJOGJA.CO.ID – SLEMAN – Aliansi buruh yang ada di Jogjakarta menggugat Gubernur DIJ Hamengku Buwono X terkait surat keputusan (SK) penetapan upah minimun kabupaten/kota (UMK) se-Jogjakarta 2017.

Gugatan atas SK Gubernur DIJ Nomor: 23/KEP/2016 tentang Penetaan upah Minimum Kabupaten/Kota secara resmi didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DIJ kemarin (19/1).

Sekretaris Aliansi Buruh Yogyakakarta (ABY) Kirnadi mengatakan, SK tentang penetapan upah minimum yang dikeluarkan gubernur pada 1 November 2016 merupakan objek gugatan yang diterbitkan oleh tergugat.

Kirnadi mengklaim, kehadiran SK tersebut tidak merujuk pada perundang-udangan. Baik aturan ketenagakerjaan maupun pengupahan.

“Kami meminta kepada PTUN supaya SK tersebut dinyatakkan batal atau tidak sah karena bertentangan dengan perundang-undangan dan azas pemerintahan yag baik,” klaim Kinardi.

Dikatakan, kenaikan upah berdasar survei kebutuhan hidup layak (KHL) di DIJ sebesar 84,36 persen dari UMK 2016. Kenyataannya, kenaikan upah berdasarkan SK tersebut rata-rata hanya 8,25 persen dari upah 2016. Hal itulah yang menurutnya menyebabkan upah minimum provinsi (UMP) DIJ merupakan yang terendah dari 33 provinsi di Indonesia.

Sedangkan besaran UMK yang diumumkan berdasar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan, tidak mempertimbangan survei KHL yang dilakukan setiap bulan.

Oleh karenanya buruh berniat mengajukan kenaikan upah berdasar survei KHL. Adapun perinciannya Kota Jogja sebesar Rp 2.677.621, Sleman (2.611.033), Bantul (Rp 2.279.569), Gunungkidul (Rp Rp 2.362.734) dan Kulonprogo (Rp 2.280.729).

“Angka itu dari kenaikan harga di pasar yang disesuaikan dengan 60 komponen dalam standar KHL yang ada di Permenaker Nomor 13 Tahun 2012,” jelasnya.

Sebagaimana diketahui, Pemprov DIJ menetapkan UMK kabupaten/kota dengan rincian: Rp 1.572.200 untuk Kota Jogja, Rp 1.448.385 (Sleman), Rp 1.404.760 (Bantul), Rp 1.373.600 (Kulonprogo), dan Rp 1.337.650 (Gunungkidul). (bhn/yog/ong)