Pemkot Sikapi Permendikbud tentang Komite Sekolah

RADARJOGJA.CO.ID – JOGJA – Turunnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No 75/2016 tentang Komite Sekolah, yang memperbolehkan sumbangan sekolah, akan dibatasi di Kota Jogja. Pembatasan sumbangan itu akan diatur melalui keputusan wali kota.

Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Jogja akan melakukan kajian sebelum nantinya diserahkan ke Penjabat Wali Kota Jogja. Kepala Disdik Kota Jogja Edi Heri Suasana mengatakan, dalam Permendikbud 75/2016 memang tidak disebutkan adanya batasan nominal sumbangan, tapi supaya tidak memberatkan orang tua siswa, pihaknya mengisyaratkan akan dibatasi.

Batasan tersebut nantinya akan diatur dengan Perwal Kota Jogja setelah dibahas bersama Dewan Pendidikan. “Dalam Permendikbud sudah ada SOP sumbangan, harus berdasarkan kesepakatan komite sekolah dan orang tua atau wali murid, jadi tidak ada paksaan,” ujarnya, kemarin (17/1).

Edi mengatakan, sesuai Permendikbud memang diatur dalam menentukan sumbangan harus melalui mekanisme persetujuan bersama komite sekolah dan wali murid. Yang duduk di komite sekolah, tidak boleh berasal dari kepala sekolah maupun guru.

Hal itu dimulai dari rapat rencana kegiatan anggaran sekolah (RKAS), untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belajar Sekolah (RAPBS). “RKAS harus disepakati akhir Juni, jika disepakati bersama akan jadi APBS,” ungkapnya.

Sebelumnya, di sekolah negeri di Kota Jogja sudah dilarang adanya pungutan maupun sumbangan. Sebab, semua sudah ditampung dengan APBD Kota Jogja. Termasuk untuk kegiatan les.

Edi mencontohkan, di SMP 5 Jogja, ada orang tua siswa yang menginginkan ada tambahan les, yang dibiayai sendiri. Tapi hal itu ditolak, karena untuk kegiatan les juga sudah diampu oleh APBD. “Dengan adanya Permendikbud ini, besok boleh,” ungkapnya.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIJ Basakara Aji menjelaskan, pihaknya tak mau terburu-buru menjalankan permendikbud tersebut. Sebab, perlu ada beberapa kesepakatan dan kordinasi dengan dinas di kota/kabupaten serta seluruh sekolah.

Dia mengatakan, dalam Permendikbud 44/2012 sebelumnya disebutkan bahwa Sekolah SD dan SMP tidak boleh menarik pungutan. Sementara di Permendikbud No 75/2016 diperbolehkan menerima sumbangan dan pungutan sepanjang ada selisih kebutuhan dengan biaya yang ada.

“Ini yang masih rancu. Apakah Permen No 44 masih berlaku? Perlu ada penjelasan soal permen 75 apakah sekolah bisa menarik pungutan,” katanya.

Selain itu dinas di kota/kabupaten perlu membuatmekanisme dan ketentuan besaran sumbangan dan pungutan. Sebab, dalam Permendikbud tidak dibatasi jumlah sumbangan. Hal ini tentu membutuhkan koordinasi dan komunikasi dengan dinas di masing-masing daerah.

Baskara menilai dinas kota dan kabupaten perlu membuat surat edaran untuk mengatur besarnya biaya pungutan dan menentukan besaran biaya satuan pendidikan. “Misalnya di daerah Jogja, biaya kebutuhan untuk SMA IPA berapa, dana bantuan pemerintah berapa. Maka besaran pungutan atau iuran itu besarannya berapa,” tuturnya. (pra/ila/ong)