RADARJOGJA.CO.ID – SLEMAN – Pemkab Sleman terus menyoroti keberadaan The Lost Word Castle, destinasi wisata ilegal di Dusun Petung, Kepuharjo, Cangkringan. Bahkan, pemkab telah melayangkan surat peringatan (SP) 1, yang intinya melarang pengelola membuka destinasi itu untuk umum.

Karena lokasinya berada di kawasan rawan bencana (KRB) 3 erupsi Gunung Merapi. Selain itu, bangunan mirip kastil kuno itu dibangun tanpa dilengkapi izin. Ironisnya, belakangan diketahui, setiap pengunjung kastil dipungut biaya tiket masuk.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Sapto Winarno mengungkapkan, SP1 dikirim kemarin (18/1) pagi. “Surat itu berlaku 14 hari ke depan sebagai peringatan,” tegasnya.

Jika tidak diindahkan, dinas akan melayangkan SP 2 dan SP3. Sapto memastikan, petugas Satpol PP akan menutup paksa destinasi tersebut jika sampai SP 3, pengelola tetap membandel. “Sudah pasti melanggar rencana tata ruang wilayah (RTRW) karena berdiri di KRB 3,” jelasnya.

Banguan berwujud kastil itu juga melanggar Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2011 tentang Kawasan Rawan Bencana Gunungapi Merapi. Disebutkan, KRB 3 terlarang untuk bangunan permanen.

Dari segi tata ruang, menurut Sapto, juga menyalahi ketentuan. Sebab, bangunan berdiri di area konservasi air.

Dari penelusuran Radar Jogja, pengunjung kastil mini di kompleks lava tour Merapi terus bertambah.

Kendati demikian, tak sedikit pengunjung yang dibuat kecele dengan aturan main yang berlaku.

Pengelola awalnya memang tak memungut tiket masuk wahana dengan alasan destinasi belum resmi beroperasi.

Namun tidak demikian pengalaman Akbar,25, yang belum lama ini berkunjung ke The Lost Word Castle. Dari foto tiket yang diunggahnya ke media sosial tertulis biaya masuk Rp 60 ribu. “Saya kira gratis ternyata bayar Rp 15 ribu untuk tiket. Kata penjaga loket, harga itu sudah kena diskon 75 persen,” bebernya.

Kepala Dinas Pariwisata Sleman Sudarningsih memastikan pungutan retribusi tiket tersebut ilegal. Alasannya, pemkab belum mengeluarkan satupun perizinan. “Tanpa izin seharusnya pengelola tak bisa memungut retribusi. Itu menyalahi aturan,” tegasnya. (dwi/yog/ong)