RADARJOGJA.CO.ID – JOGJA – Getolnya Pemkot Jogja menegakkan Perda, juga diikuti Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Jogja. Mereka juga termasuk memantau toko jejaring ilegal. Forpi menemukan adanya toko jejaring yang izin gangguan (HO) sudah kedaluarsa.

“Dari pantauan kami, ada juga yang tidak memasang HO,” ujar anggota Forpi Kota Jogja Baharudin Kamba kemarin (18/1). Mereka bahkan menemukan toko jejaring di Baciro dan Gondokusuman yang memasang HO yang sudah habis masa berlakunya hingga 17 September 2013 lalu. HO tersebut juga masih ditandatangani kepala Dinas Perizinan yang lama, yakni MK. Pontjosiwi, tertanggal 17 September 2008. Padahal, MK Pontjosiwi saat ini menjabat Asisten Bidang Administrator Umum Sekkot Jogja.

Forpi Kota Jogja juga mendata toko jejaring yang tidak bisa menunjukkan HO seperti yang berada di Jalan Cendana, Veteran, Batikan, Tritunggal, Jogokaryan, Kolonel Sugiyono, Pandeyan, Sosrowijayan, Wakhid Hasyim, HOS Cokroaminoto, Golo, AM Sangaji, dan jalan Gayam. “Itu hasil pantauan kami sejak 2015 hingga pertengahan Januari 2017 ini,” ujarnya.

Kepala Bidang Pelayanan Dinas penanaman Modal dan Perizinan Kota Jogja Setiono memastikan jika HO sudah kedaluarsa dan tidak segera mengurus izin, toko berjejaring ini dipastikan tidak memiliki izin. Masa berlaku HO selama lima tahun dan setelah itu harus diperbaharui. “Jika sudah lebih dari itu dan tidak diperpanjang, artinya sudah tidak punya izin gangguan. Itu artinya ilegal,” ujarnya.

Menurut dia sesuai SK Wali Kota Jogja pengajuan perpanjangan izin HO bisa dilakukan tiga bulan sebelum masa berlakunya habis. Dalam aturannya setiap toko juga diminta memasukkan izin HO yang dimilikinya. Lokasinya juga harus ditempel di tempat yang mudah dilihat oleh umum. “Kan ada petugas yang melakukan pengawasan dan izin HO tersebut harus bisa ditunjukkan,” ungkapnya.

Jika tidak, sesuai aturan pengelola toko berjejaring akan terancam pasal tindak pidana ringan (tipiring), dengan ancaman hukuman tiga bulan penjara dan denda Rp 50 juta. “Kalau untuk pengawasan Satpol PP sebagai penegak Perda,” jelasnya. (pra/din/ong)