RADARJOGJA.CO.ID – JOGJA – Setelah proyek Hotel Grand Timoho disegel Satpol PP, kini giliran toko-toko berjejaring tak berizin yang menjadi sasaran aparat penegakan peraturan daerah (perda). Awal tahun ini sedikitnya dua toko waralaba ditutup paksa Satpol PP. Yakni di wilayah Umbulharjo dan Mantrijeron. Kasusnya hampir sama dengan pembangunan hotel di Jalan Ipda Tut Harsono itu. Karena bangunan tak disertai izin mendirikan bangunan (IMB).

“Toko yang lain sedang kami upayakan (ditutup paksa),” ujar Komandan Satpol PP Kota Jogja Nurwidihartana kemarin (16/1).

Dikatakan, untuk melakukan upaya hukum terhadap pelanggar perda Satpol PP tak bisa bertindak serampangan. Dibutuhkan surat perintah dari Penjabat Wali Kota Jogja.

Sambil menunggu keputusan orang nomor satu di Kota Jogja, Satpol PP melakukan identifikasi toko-toko berjejaring yang ditengarai bermasalah dengan perizinan.

Nurwidi telah melayangkan surat peringatan kepada beberapa pemilik toko agar segera menutup usaha yang tak berizin. Dia berharap mereka mau menutup sendiri tokonya. “Digertak, kan tutup sendiri,” ujarnya.

Nurwidi membantah dikatakan telah bertindak tebang pilih dalam penegakan perda. Dia berdalih, setiap perda selalu dikawal. Hanya penegakannya dilakukan secara bertahap.

Penjabat Wali Kota Jogja Sulistiyo mengatakan, saat ini sudah ada satu berkas lagi permohonan persetujuan menutup paksa toko modern ilegal. “Kalau nggak salah yang di Jogokaryan,” ujarnya.

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 79/2010 tentang Pembatasan Minimarket Jejaring di Kota Jogja, jumlahtoko jejaring dibatasi hanya 52 unit. Tersebar di 13 kecamatan se- Kota Jogja, kecuali Kecamatan Kraton. Kuota tersebut sudah terpenuhi pada 2010. Artinya, toko jejaring yang baru dibangun setelah itu dipastikan ilegal. “Ya penertiban secara bertahap, yang pasti semua yang melanggar harus ditertibkan,” ujar Sulis.

Sementara Anggota Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Jogja Baharudin Kamba menyebut, sebagian besar pelanggaran toko jejaring tidak mengantongi izin gangguan. Dari pantauannya, tak sedikit pemilik usaha waralaba mengakali petugas dengan mengganti nama toko. Namun tetap mencantumkan simbol-simbol toko jejaring tertentu. (pra/yog/ong)