RADARJOGJA.CO.ID – Anggaran kedaruratan yang diusulkan Pemkab Bantul kepada pemerintah pusat belum cair. Alokasi dana Rp 1,8 miliar dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ini diusulkan tahun lalu.

Dana tersebut rencananya digunakan untuk perbaikan sarana infrastruktur yang rusak akibat bencana, seperti banjir dan longsor. “Ini masih dalam proses,” kataSekretaris Daerah Bantul Riyantono, Minggu (15/1).

Toni, sapaannya, mengklaim, pemkab sebenarnya dapat segera melakukan perbaikan fasilitas publik yang rusak. Walaupun anggarannya belum cair. Alasannya, aturan anggaran kedaruratan tak seketat dana lain yang bersumber dari pemerintah. “Yang penting digarap dulu,” ujarnya.

Pelaksana Harian Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dwi Daryanto menyebut, beberapa sarana infrastruktur yang rusak tersebar di berbagai wilayah. Antara lain, Bendung Karang yang terletak di Padukuhan Gading Daton, Donotirto, Kretek dan abrasi di pinggir Jembatan Kembangsongo, Trimulyo, Jetis. “Semuanya prioritas. Tapi, dua titik ini yang perlu segera ditangani,” katanya.

Bendung Karang yang jebol akan ditangani dengan pemasangan ground seal. Menurut Dwi, upaya itu sekaligus untuk memulihkan sedimen sungai. Agar kerusakan penampang bendung yang mengaliri area pertanian di Donotirto dan Tirtohargo ini tidak melebar. Sementara penanganan abrasi di pinggir jembatan Kembangsongo dengan talutisasi. “Karena dekat dengan permukiman,” ungkapnya.

Diakui, BPBD menghadapi sejumlah kendala dalam penanganan kerusakan sarana infrastruktur sungai. Khususnya, daerah aliran sungai yang menjadi kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSO). Sebab, BBWSO sendiri belum memiliki peta wilayah sungai di luar jangkauan kemampuannya.

Padahal, sebagian kerusakan ini sebenarnya berada di sungai yang menjadi kewenangan BBWSO. “Ini perlu diperjelas. Makanya hal ini akan kami sampaikan saat Rakornas BNPB Februari nanti,” tambahnya. (zam/yog/mar)