RADARJOGJA.CO.ID – JOGJA – Setelah melakukan penyegelan terhadap sebuah proyek pembangunan hotel, Pemkot Jogja diminta juga melakukan hal serupa untuk pelanggaran lainnya. Penjabat Wali Kota Jogja Sulistyo diminta bisa mengikuti rekannya Penjabat Bupati Sleman Gatot Saptadi yang berani menutup toko berjejaring ilegal di Sleman.

“Masyarakat mulai menaruh perhatian, harusnya diikuti dengan sikap tegas lainnya,” ujar Anggota Komisi A DPRD Kota Jogja Sigit Wicaksana kemarin (13/1). Penyegelan pembangunan hotel di Timoho hingga melakukan penuntutan ke PN Kota Jogja berhasil menaikkan citra Pemkot Jogja yang tegas dalam menegakan Perda. Sikap cepat dan tegas Satpol PP Kota Jogja tersebut, juga diharapkan dipraktekan pada pelanggaran lain.

Politikus Nasdem tersebut menilai sikap tegas tersebut sduah ditunggu masyarkat. Saat ini, lanjut dia, masyarakat juga masih menyoroti beberapa pelanggaran yang belum ditindak tegas. “Jangan sampai malah timbul kesan tebang pilih. Sebab, semua pelanggaran harus ditindak,” pintanya.

Ketua Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Jogja Winarta Hadiwijoyo juga mengingatkan beberapa pelanggaran yang belum ditindak. Winarta menyebut seperti terkait dengan toko jejaring serta menara telekomunikasi. Menurut dia, tidak hanya belum ditertibkan tapi keberadaan lokasi tersebut seakan menjadi jamur di musim hujan. “Bukanya berkurang malah tambah,” ujarnya.

Winarta menambahkan, ketegasan seperti untuk toko jejaring, tahun lalu ada sepuluh unit yang sudah diproses, tapi baru ada satu yang ditutup paksa yakni di Jalan Cendana. Pihaknya saat ini tengah menyiapkan langkah investigasi usaha yang melanggar perizinan. Hasil investigasi akan dilaporkan ke penjabat wali kota sebagai bahan pertimbangan. “Harapan kami juga segera disikapi penjabat wali kota,” harapnya.

Komandan Sat Pol PP Kota Jogja Nurwidiharta menegaskan, sama sekali tidak tebang pilih dalam mengamankan amanat perda. Bahkan, toko jejaring yang tidak berizin, kini sudah diajukan untuk mendapatkan persetujuan eksekusi. Bahkan Nurwidi meyakinkan dalam waktu dekat sudah bisa dieksekusi. “Memang ada mekanisme yang harus ditempuh supaya memiliki kekuatan hukum,” jelasnya. (pra/din/ong)