RADARJOGJA.CO.ID – Molornya penetapan APBD Kabupaten Magelang 2017 mendapat perhatian beberapa kalangan. Paguyuban kepala desa Ngesti Projo bahkan sengaja mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Magelang di Jalan Soekarno-Hatta, Mungkid. Puluhan kepala desa ikut mamantau jalannya sidang Paripurna Penyerahan RAPBD 2017.

Kepala Desa Margoyoso, Kecamatan Salaman M Rofiq Santoso menyatakan, kades yang datang mengikuti sidang paripurna dari berbagai kecamatan di Kabupaten Magelang. Perwakilan kades yang cukup banyak diantaranya dari Kecamatan Salaman, Tempuran dan lainnya.

“Para kades hanya ingin melihat perkembangan pembahasan APBD 2017 yang hingga saat ini belum diketok,” katanya.

Rofiq menegaskan, keterlambatan penetapan APBD 2017 jelas berdampak hingga ke Pemerintah Desa. Pembangunan-pembangunan di tingkat desa juga berpotensi akan terlambat.

“Sebenarnya, jika APBD 2017 tidak terlambat diketok pun, pemerintah desa terkadang, juga terlambat saat menetapkan APBDes,” jelasnya.

Menurut dia, para kades yang mendatangi Gedung DPRD di Jalan Soekarno-Hatta, Mungkid ini posisinya netral. Kades hanya ingin memantau jalannya sidang paripurna terkait APBD 2017.

“Semoga APBD bisa segera ditetapkan. Sehingga program pembangunan di tingkat desa bisa segera dilaksanakan,” tuturnya.

Sementara, saat Rapat Paripurna Penyerahan RAPBD 2017 itu diwarnai sejumlah interupsi. Fraksi-fraksi di DPRD menyampaikan berbagai pendapatnya ditengah acara berlangsung. Salah satu pendapatnya terkait menyoroti kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang yang dinilai sarat dengan masalah.

“Ada persoalan yang besar saat ini di eksekutif,” kata perwakilan dari Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Magelang Arif Rohman Imam.