RADARJOGJA.CO.ID – SLEMAN – Dinas Pariwisata (Dispar) Sleman menyayangkan pembangunan The Lost Word Castle. Bangunan di Dusun Petung, Kepuharjo Cangkringan ini ternyata belum berizin.

Kepala Dispar Sleman Sudarningsih mengatakan bangunan tersebut tidak ada dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan. Artinya, pembangunan objek wisata dilakukan secara mandiri tanpa sepengetahuan Pemkab Sleman.

“Bahkan saya belum pernah ketemu dan berkomunikasi dengan pemiliknya. Pegangan kami adalah terbitnya Izin Penggunaan Perubahan Tanah (IPPT). Jika izin tersebut tidak keluar, maka izin lain tentu tidak keluar,” tegas Sudarningsih di kantornya kemarin.

Tentang bangunan tersebut, Sudarningsih justru tahu dari media. Dia tidak menyangka pemilik berani membangun di kawasan tersebut. Apalagi Dusun Petung masuk Kawasan Rawan Bencana (KRB) III.

BACA: The Lost Word Castle Tak Berizin, Sudah Dikunjungi Wisatawan

Tentunya kawasan tersebut tidak ideal untuk bangunan pariwisata. Melanggar Perbup 20/2011 Tentang Kawasan Rawan Bencana (KRB). Dari sudut pandang pariwisata, terkait keamanan dan kenyamanan wisatawan.

“Prinsip utama adalah faktor keamanan dan kenyamanan. Ditambah lagi sebagai kawasan KRB III, jelas kami tidak mendukung,” ujar Sudarningsih.

Kasi Mitigasi Bencana BPBD Sleman Joko Lelono memastikan izin The Lost Word Castle tidak akan turun. Dia berpegangan pada Perbup 20/2011 yang mengatur KRB. Letak bangunan pada zona bahaya pertama.

Joko menegaskan, kawasan bangunan masuk dalam terdampak langsung. Jika terjadi erupsi Merapi, dipastikan bangunan itu akan terdampak. Sebagai contoh, Erupsi Merapi 2010 meratakan Dusun Petung.

“Memang bukan material yang masuk, tapi awan panas. Jika ada material masuk, itu dari buangan Kali Gendol yang membludak. Jika sebagai lokasi wisata, tidak direkomendasi, apalagi bangunannya permanen,” kata Joko.

Lokasi KRB III memang terlarang bagi bangunan permanen. Dalam hal ini untuk hunian dan penginapan. The Lost World Castle tergolong bangunan baru. Bahkan tanah dasar bangunan merupakan hasil urukan.

“KRB III hanya ada bangunan lawas sebelum erupsi 2010. Pembangunan fasilitas MCK di Cangkringan atas saja harus sepengetahuan dinas terkait. Ini kok bangunan sebesar itu tidak mengajukan izin,” kata Joko. (dwi/iwa/ong)