Pelaku Terancam Hukuman Minimal 3 Tahun dan Denda Maksimal Rp 10 Miliar

RADARJOGJA.CO.ID – SLEMAN – Pemerintah pusat diam-diam mulai menelisik kasus penambangan liar di lereng Gunung Merapi. Bahkan, kasus tersebut juga menjadi sorotan Mabes Polri.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sleman Purwanto mengungkapkan, beberapa waktu lalu perwakilan Sekretariat Negara RI dan anggota Bareskrim Polri menyempatkan diri meninjau area penambangan di kawasan bekas terdampak erupsi Merapi. “Mereka mengecek langsung lokasi penambangan untuk membuktikan laporan selama ini,” kata Purwanto sedikit member bocoran tentang kehadiran perwakilan Setneg RI dan anggota Bareskrim Polri kemarin (12/1).

Menurut Purwanto, hasil pantauan lapangan dilaporkan langsung ke Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian. “Pelaku penambangan liar bakal dijerat Undang-undang Mineral dan Batubara,” lanjutnya.

Purwanto menegaskan, pernyataannya bukan sekadar gertak sambal. Bukan pula sebatas ancaman. Pemerintah pusat bakal memproses hukum para penambang liar yang nekat menggali dan mengeruk pasir di kawasan konservasi air.

Dikatakan, tindakan tegas selayaknya dilakukan pemerintah. Itu mengingat kondisi lingkungan di lereng Merapi kian memprihatinkan. Apalagi, tak sedikit penambang yang hanya mengeruk pasir, tanpa melakukan reklamasi lahan bekas galian. Parahnya, area penambangan bergeser dari aliran sungai berhulu puncak Merapi ke lahan pekarangan warga. Ironisnya, kata Purwanto, para penambang adalah pemain lama yang sejak dulu menggali pasir di kawasan Merapi.

“Sudah berkali-kali kami beri peringatan. Tapi mereka (penambang liar) tak menggubris,” sesalnya.