RADARJOGJA.CO.ID – JOGJA – Setelah proyek disegel, pengembang Hotel Grand Timoho harus berhadapan dengan palu hakim. Itu setelah Satpol PP Kota Jogja mengajukan perkara pelanggaran izin mendirikan bangunan (IMB) yang dilakukan pengembang ke Pengadilan Negeri (PN) Jogja.

Kemarin (12/1), perwakilan pengembang hotel yang berlokasi di Jalan Ipda Tut Harsono memenuhi panggilan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kota Jogja. Pemanggilan terkait klarifikasi dan penandatanganan berita acara pemeriksaan. “Mereka terbukti melanggar pasal 91 juncto pasal 57 ayat (1) Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung,” ujar PPNS Agus Sutikna.

Agus menolak menyebutkan hasil klarifikasi. Namun, dia memastikan terkait dengan pelanggaran IMB hotel, yang tidak sesuai ketentuan perda.

Mengingat pelanggaran masuk kategori tindak pidana ringan (tipiring), menurut Agus, pengembang hotel tidak perlu didampingi pengacara. “Karena dirasa sudah lengkap (berkas) kami kirimkan ke PN Kota Jogja,” jelasnya. Sidang perdana diagendakan 13 Februari.

Merujuk ketentuan perda, manajemen Hotel Grand Timoho terancam hukuman kurungan tiga bulan dan denda Rp 50 juta. Ada kemungkinan pengembang juga dikenai denda 50 persen biaya retribusi pengurusan izin dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan (DPMP) Kota Jogja. Denda retribusi dikenakan karena ada indikasi pihak pengembang mencuri start dengan langsung membangun enam lantai hotel. Padahal, IMB yang diterbitkan dinas hanya untuk satu lantai. Akibat hal itu pula DPMP mencabut IMB hotel yang telah diterbitkan sebelumnya.

Pencabutan izin karena pihak hotel tak mengindahkan surat peringatan (SP) yang dilayangkan dinas. Bahkan, sampai SP 3.

“Besaran (denda) tergantung luas tanah yang akan dibangun dan juga lantainya,” jelas dia.

Sementara itu, Humas Hotel Grand Timoho Adi Ramadanmenyatakan siap mengikuti semua aturan main. Termasuk pembayaran denda.

Adi mengaku legawa dan menerima semua konsekuensi yang akan dihadapi. “Intinya kami siap menjalankan apa yang menjadi kewajiban. Tapi tadi belum disampaikan terkait denda,” ungkapnya. Menurut Adi, manajemen hotel juga berkomitmen mematuhi semua aturan. Termasuk tidak melanjutkan proses pembangunan hotel. (pra/yog/ong)