RADARJOGJA.CO.ID – Masih ingat dengan perkara perusakan warung bakso dan mi ayam usai penghitungan suara pemilihan lurah Desa Jatimulyo, Dlingo?

Ternyata, penanganan perkara yang terjadi di Padukuhan Dodokan, Jatimulyo ini berjalan lamban. Hingga Kamis (12/1) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bantul baru menerima surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) dari Polres Bantul. Padahal, sesuai pasal 109 ayat (1) KUHAP, dalam hal penyidik telah melakukan penyidikan suatu peristiwa tindak pidana, harus segera memberitahukan hal itu kepada penuntut umum. Sementara kasus yang menyeret 24 tersangka itu terjadi 23 Oktober tahun lalu.

“SPDP kami terima awal Desember,” kata Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Bantul Hartono SH kemarin. Hartono ditunjuk menjadi salah seorang jaksa penuntut umum yang menangani perkara tersebut.

Dalam SPDP tersebut berkas perkara ke-24 tersangka displit menjadi tiga. Pembagian berkas disesuaikan peran dan usia masing-masing tersangka. Termasuk empat tersangka yang masih di bawah umur.

Kasi Pidum Khalid Sardi Hatapayo mengatakan, lambatnya penanganan di polres, jaksa tidak dapat berbuat banyak. Pihaknya hanya bisa pasif menunggu pelimpahan berkas acara pemeriksaan (BAP). Jaksa tak dapat mendesak penyidik segera menyelesaikan pemberkasan. “Berkas belum ada sampai sekarang,” bebernya.

Khalid tidak mengetahui persis penyebab lambatnya pelimpahan berkas ini. Dia menengarai hal itu disebabkan adanya pengambilalihan penanganan perkara dari Polsek Dlingo ke Polres Bantul. “Itu saya baca dari SPDP-nya,” ucapnya.

Dikatakan, meski informasi yang beredar telah ada kabar perdamaian antara pihak yang bertikai, hal itu tak berpengaruh pada penanganan perkara. Proses hukum tetap jalan. Khalid menegaskan, kasus perusakan warung bakso dan mi ayam masuk kategori pidana murni. Upaya perdamaian hanya menjadi salah satu unsur meringankan. “Biar ada efek jeranya,” tegasnya.

Kasatreskrim Polres Bantul AKP Anggaito Hadi Prabowo membantah informasi yang disampaikan dua pejabat Kejari Bantul tersebut. Anggaito mengklaim, penyidik telah melimpahkan berkas ke kejari. Sehingga saat ini pihaknya dalam posisi menunggu hasil penelitian berkas dari jaksa. “Para tersangka dikenakan wajib lapor,” ucapnya singkat. (zam/yog/mar)