RADARJOGJA.CO.ID – Pemasangan batu pertama New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Temon, Kulonprogo akhirnya fix. PT Angkasa Pura (AP) I memastikan, jika mendapatkan lampu hijau dari Presiden Joko Widodo, pelaksanaan groundbreaking akan dilakukan pada 23 Januari ini.

“Kami berharap pak Presiden hadir, tapi memang belum ada jawaban,” ujar Direktur Teknik Angkasa Pura I Polana B. Pramesti usai mengikuti rapat koordinasi di Kompleks Kepatihan, Kamis (12/1).

Dengan sisa sepuluh hari ini, pihaknya berharap agar beberapa masalah yang masih tersisa bisa secepatnya selesai. Beberapa aktivitas proyek pembangunan yang sudah berjalan antara lain pemagaran dan penataan kawasan.

Pimpinan Proyek Pembangunan NYIA Sujiastono menambahkan, ada dua titik lokasi yang diusulkan untuk bisa dijadikan lokasi groundbreaking, yakni di pinggir Jalan Wates dan satu lagi di sebelah Sat Radar.

“Ada dua, nanti Paspampres yang pilih. Kalau di jalan kan bisa dilihat masyarakat, karena jalan provinsi. Kalau di sebelah Sat Radar karena pertimbangan keamanan,” ujarnya.

Kepala Dinas PUP-ESDM DIJ Rani Sjamsinarsi mengatakan, pihaknya kini fokus pada masalah relokasi warga. Terkait pengadaan lahan 587 hektare, lanjut Rani, sudah sekitar 93 persen. “Karena masih ada yang konsinyasi juga, masih dalam proses pengadilan,” ujarnya.

Sampai Kamis (12/1) lalu, tercatat ada 278 kepala keluarga (KK) yang akan melakukan proses relokasi mandiri dan 46 KK yang relokasi di Magersari. Menurutnya, side plan yang dibuat sudah jadi, selain itu juga sudah dibentuk kelompok permukiman. Masing-masing KK juga sudah memilih tipe rumahnya.

Proses relokasi sampai saat ini belum bisa dilakukan karena menunggu pemkab Kulonprogo masih dalam proses penyiapan lahan. “Penyiapan lahan kan dari pemkab, tadi bilang targetnya Februari selesai. Jadi begitu pemkab rampung, PU langsung masuk,” ujar perempuan yang juga menjabat sebagai Penjabat Sekprov DIJ ini.

Dia berjanji akan melakukan pendampingan hingga pembangunan selesai dikerjakan. Karena sudah tidak ada kendala lagi untuk uang, karena semua sudah dibayarkan. Warga juga sudah membeli tanahnya masing-masing.

Mengenai fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) di lahan relokasi mandiri, secepatnya pihaknya akan meminta pusat untuk memberi keputusan. Sedangkan fasos dan fasum di Magersari sudah jelas dari pemerintah.

“Ya secepatnya, karena nggak mungkin permukiman tidak ada fasos dan fasumnya,” ujarnya.(dya/eri)