RADARJOGJA.CO.ID-Kenekatan manajemen pembangunan hotel Grand Timoho menimbulkan banyak dugaan. Tapi, dari Manajemen Hotel tersebut sudah memastikan, jika pembangunan hotel delapan lantai itu sudah terkena moratorium.

Humas Hotel Grand Timoho Jogja Adi Ramadan menjelaskan, pengajuan izin sudah dilakukan sejak 2013. Tapi saat akan diajukan izin enam lantai, dikatakan sudah terkena moratorium. “Sehingga untuk mensiasati, sesuai arahan dibangun satu lantai dulu setelah itu dapat diajukan pengembangan,” ujarnya.

Dilain pihak, Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Jogja Setiono mengakui ada arahan untuk membangun sesuai IMB dulu. Kemudian jika memang ada pengembangan menjadi lebih dari satu lantai pengembang wajib mengajukan IMB baru.

“Hotel Grand Timoho awlanya diarahkan bangun sat lantau dulu, baru nanti pengembangan, tapi ini curi start langsung bangun enam lantai,” jelasnya.

Menurut dia penyegelan tersebut bukan berarti menghentikan seluruh kegiatan pembangunan. Pihak pengembang diperbolehkan melanjutkan pembangunan asal mengantongi IMB baru, yang prosesnya harus dimulai kembali dari awal.

Mulai dari kajian lingkungan, dampak sosial, lalu lintas dan juga kimia. Koordinasi dengan dengan BLH dan sosialisasi dengan warga. “Harus memenuhi syarat-syarat yang baru seperti mengajukan IMB baru,” ujarnya.

Terkait dengan pembangunan hotel di Kota Jogja, Setiono mengatakan dari 104 permohonan yang masuk sebelum moratorium 2014 lalu, pihkanya sudah mengeluarkan 87 IMB. Sedang 17 pengajuan lainnya masih dilakukan pencermatan. “Yang pasti dari 104 itu tidak ada penambahan, kalau pengurangan mungkin,” ungkapnya.

Anggoat Komisi B DPRD Kota Jogja Supriyanto Untung mengapresiasi langkah Pemkot yang menindak tegas dengan menyegel bangunan tersebut. Lilik,sapaannya pun berharap, Penjabat Wali Kota Jogja Sulistyo supaya tidak ragu-ragu menindak tegas pelanggaran Perda yang ada di Kota Jogja. Terlebih Sulistyo sebagai penjabat Wali Kota Jogja tidak memiliki kepentingan politik.

“Jangan hanya ngurusi masalah administrasi saja,harus berani menegakan Perda,” ujarnya.

Ia menambahkan persoalan perizinan di Kota Jogja, sebelumnya juga sempat mengemuka pada 2015 silam. Saat itu ditemukan beberapa hotel yang beroperasi tanpa mengantongi HO. DPRD Kota Jogja saat itu kemudian membentuk tim kecil untuk menelusurinya. Hasilnya saat ikut dalam tim kecil tersebut, dirinya menemukan oknum PNS di Dinas Perizinan yang mengarahkan jika pemohon masih kurang persyaratanya.

“Harusnya jika syarat tidak dikembalikan, tapi ada yang menerima dan diteruskan ke atasanya untuk diproses,” jelasnya. (pra/eri)