RADARJOGJA.CO.ID RESPONS cepat Penjabat Wali Kota Jogja Sulistiyo dalam menangani perkara dugaan pelanggaran izin mendirikan bangunan (IMB) Hotel Grand Timoho di Jalan Ipda Tut Harsono diapresiasi banyak kalangan.

Termasuk dari penggiat lingkungan dan pengamat pembangunan perkotaan. Sulistiyo dinilai mendengarkan suara dan masukan publik. Terbukti, dia telah memerintahkan Satuan Polisi Pamongpraja (Satpol PP) Kota Jogja menyegel pembangunan hotel yang dinilai bermasalah tersebut.

“Penjabat wali kota telah mengambil langkah signifikan. Langkah maju itu patut diapresiasi,” ucap Pengurus Dewan Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) DIJ Suparlan kemarin (11/1). Dia ingin sikap tegas Sulistiyo tak hanya terhenti pada kasus Grand Timoho.

Menurutnya, kasus Grand Timoho dapat menjadi pintu masuk mengungkap pelanggaran-pelanggaran lainnya. Dimungkinan kasus serupa juga terjadi pada pembangunan hotel-hotel lainnya. “Jangan sampai tebang pilih hanya Grand Timoho yang ditindak. Pelanggaran lainnya juga harus diusut,” desaknya.

Menurut dia, penyegelan itu sejalan dengan Perda Kota Jogja No. 2 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung. Diduga kuat pembangunan Hotel Grand Timoho menyalahi aturan.

IMB yang diberikan hanya satu lantai. Namun pihak hotel membangun menjadi enam lantai. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan (DPMP) Kota Jogja yang sebelumnya bernama Dinas Perizinan Kota Jogja mengakui adanya pelanggaran tersebut. Menyikapi itu, IMB Grand Timoho telah dicabut.

Suparlan menambahkan, tindakan tegas Pj wali kota itu menjadi angin segar bagi upaya penegakan hukum di Kota Jogja. Terutama terhadap pelanggaran izin-izin pembangunan hotel yang sejak lama menjadi sorotan masyarakat.