RADARJOGJA.CO.ID – KETEGASAN Kades Umbulharjo, Cangkringan, Sleman Suyatmi seakan menjadi triggers bagi aparatur pemerintahan lainnya.

Dukungan bagi perempuan berhijab ini terus mengalir. baik dari pemerintah desa tetangga hingga Pemprov DIJ. Bahkan, Suyatmi mendapatkan restu untuk menegur penambangan liar di wilayahnya.

Suyatmi mengaku sempat dipanggil ke Kantor Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, Selasa (10/1). Untuk dipertemukan dengan pemangku kebijakan tingkat kabupaten dan provinsi. “Kades se-Cangkringan juga dipanggil,” ungkapnya kemarin.

Dalam kesempatan itu Suyatmi diberi penjelasan tentang kewenangan seorang kepala desa. Dikatakan, meski wewenang penertiban penambangan liar ada di tangan Pemprov DIJ, pemerintah desa juga memiliki hak bertindak serupa dalam lingkup yang lebih kecil. Terlebih penambangan berada di wilayah administrasi pemerintahan desa.

Pertemuan tersebut juga menjadi momentum membuat komitmen bersama. Isinya, para kades di wilayah Cangkringan sepakat menertibkan penambangan liar. Lebih dari itu, mereka berniat mengusir semua penambang liar dari lereng Gunung Merapi paling lambat akhir Januari.

“Para penambang dibatasi waktu hingga 16 januari untuk mereklamasi lahan. Selanjutnya mereka harus keluar dari lokasi tambang liar, berikut alat berat yang digunakan. Sebelum mengantongi izin resmi,” paparnya.

Kades Kepuharjo Heri Suprapto membenarkan adanya pertemuan tersebut. Sejak lama, Heri terbilang cukup konsisten memerangi penambangan liar di wilayahnya. Karena itu dia juga apresiatif dengan sikap dan keberanian Suyatmi melawan penambang liar.

“Tentu saya setuju untuk pembersihan tambang ilegal,” katanya.

Kades Glagaharjo menyampaikan hal serupa. Menurutnya, langkah Suyatmi sudah selayaknya dilakukan. Apalagi, pemerintah desa telah memberikan peringatan dan teguran bagi penambang liar. “Ini bukti kami bisa bertindak tegas. Sebab, selama ini kades justru dianggap ikut bermain di belakang penambang liar,” bebernya. (dwi/yog/ong)