RADARJOGJA.CO.ID –DPRD Gunungkidul menyoroti pelaksanaan pembangunan fisik pada 2016. Mereka menilai, perencanaan pembangunan lemah, sehingga pengerjaan tidak komperhensif.

Anggota Komisi D DPRD Gunungkudul Suharjo mengatakan, lemahnya perencanaan merupakan masalah klasik yang dihadapi pemerintah. Karena itu, ia menyarankan ke depan, sistem perencanaan harus diubah.

“Sebisa mungkin perencanaan pembangunan dilaksanakan sejak awal tahun anggaran baru, sehingga berdampak pada pelaksanaan program,” papar Suharjo, di sela-sela peninjauan pembangunan Jembatan Klayar, Katongan, Nglipar, Selasa (10/1).

Ia menjelaskan, proyek pembangunan Jembatan Klayar menjadi bukti lemahnya perencanaan, sehingga sudah tutup tahun. Namun pembangunan belum selesai. Dari hasil pengecekan, proses pembangunan jembatan baru 90 persen.

“Pembangunan tidak komperhensif. Sudah melewati tahun anggaran baru, maka ada proses waktu penambahan pengerjaan selama 50 hari. Sebagai konsekuensinya, rekanan mendapatkan sanksi denda disesuaikan waktu keterlambatan,” paparnya.

Menurut Suharjo, dalam setiap perencanaan harus mempertimbangkan banyak aspek. Misal cuaca. Politisi PDIP ini menilai, keterlambatan pengerjaan jembatan juga dipengaruhi faktor cuaca. Tingginya intensitas hujan membuat proses pembangunan jadi terlambat. Kejadian seperti ini bisa diantisipasi, jika proses perencanaan matang.

“Kalau waktu lelangnya mendekati akhir tahun, mana bisa selesai. Harusnya proses bisa dilakukan lebih awal, sehingga pengerjaan bisa lebih panjang serta tidak terganggu faktor cuaca seperti yang terjadi di akhir tahun,” ungkapnya.

Ketua Komisi C DPRD Gunungkidul Purwanto minta agar perencanaan program pembangunan fisik jangan sampai dianggap sepele.Menurutnya, perencanaan memegang peranan penting dalam proses pengerjaan.”Sekali terlambat, proses lanjutan menjadi terganggu,” kata Purwanto.

Agar persoalan klasik cepat disudahi, ia mendesak pemkab memperhatikan aspek perencanaan. Salah satunya membuat pemetaan terhadap proyek-proyek besar yang akan dikerjakan.

Kesimpulannya, lanjut Purwanto, Komisi C menegaskan perencanaan program tidak boleh dianggap remeh. Sehingga tak berdampak pada pelaksanaan sampai penyelesaian program.(gun/hes)