RADARJOGJA.CO.ID – Kepala Dinas PUP dan ESDM DIJ Rani Sjamsinarsi justru mendesak Pemkab Sleman menindaklanjuti sikap tegas Suyatmi melalui Dinas Lingkungan Hidup. Agar penambangan liar bisa diproses secara hukum.

Sebagai pihak yang berwenang menangani urusan perizinan penambangan, Rani malah melempar bola panas dengan menyebut Pemkab Sleman juga bisa menghentikan aktivitas penambangan liar. Berbekal Undang-Undang Lingkungan Hidup. “Meski sudah ada pengalihan kewenangan pengelolaan pertambangan dari pemkab ke provinsi bukan berarti penegakan hukum pelanggaran penambangan hanya menjadi tanggung jawab Dinas PUP & ESDM DIJ,” dalihnya.

Karena itu, Rani berharap sikap proaktif Pemkab Sleman dalam penindakan atas pelanggaran penambangan.

“Kami mengawasi (penambangan) yang sudah berizin saja masih kekurangan orang. Jadi bersama-samalah. Karena soal tambang bukan kewenangan kami thok. Itu yang belum banyak dipahami,”kilah perempuan yang juga Plt Sekprov DIJ ini.

Menurutnya, selain berpegang pada UU Lingkungan Hidup, Pemkab Sleman juga bisa menindak penambang liar dengan Undang-Undang Tata Ruang. Itu jika penambangan dilakukan di bukan daerah penambangan.

Terkait perijinan legal penambangan, dirinya menegaskan, Dinas PUP & ESDM hanyalah satu dari sejumlah instansi yang memberikan rekomendasi pemberian izin penambangan. Lembaganya juga bukan satu-satunya penentu terbitnya izin penambangan. Proses perizinan juga melalui beberapa tahap. Jika salah satu instansi tidak mengeluarkan rekomendasi, kata Rani, izin tidak bisa keluar. “Kalau di daratan, kewenangannya oleh kabupaten dan kota. Tapi jika di sungai tugas Badan Lingkungan Hidup provinsi,” katanya.(dya/yog/ong)