RADARJOGJA.CO.ID – BANTUL – Agenda persidangan perkara pembacokan siswa Muhammadiyah 1 (Muhi) Kota Jogja di Pengadilan Negeri (PN) Bantul hampir memasuki babak akhir. Itu setelah hakim menggelar sidang secara marathon sejak Rabu (4/1).

Selasa (5/1) agenda sidang memasuki tahapan pledoi (pembelaan) dari terdakwa. Dilanjutkan replik dan duplik. Kemudian Jum’at (13/1) sidang dijadwalkan pembacaan putusan.

Menyikapi sidang kilat tersebut, Kasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri (Kejari) Bantul Khalid Sardi Hatapayo SH optimistis hakim bakal menjatuhkan vonis berat kepada sepuluh terdakwa. Setidaknya, putusan hakim tak kurang dari dua per tiga tuntutan jaksa penuntut umum (JPU).

Sebagaimana diketahui, dalam sidang tuntutan Senin (9/1) dua terdakwa, Kev dan Eme dituntut enam tahun penjara. Itu karena Kev berperan sebagai provokator. Sedangkan Eme yang menusuk korban tewas. “Kalau (vonis) di bawah empat tahun pasti kami banding,” tegas Khalid saat ditemui di ruang kerjanya kemarin (10/1).

Berbeda dengan Kev dan Eme, satu terdakwa lagi, Pls, dituntut setahun lebih ringan. Menurut Khalid, Pls terbukti melakukan pembacokan hingga korbannya terluka parah. Sementara tujuh terdakwa lainnya, yaitu Rob, Stev, Dwik, Math, Neh, Kel, dan Dmi hanya dituntut empat tahun penjara. Pertimbangannya, mereka hanya turut serta dalam insiden yang terjadi di Jalan Imogiri-Panggang Dusun Lanteng, Selopamioro, Imogiri Senin 12 Desember 2016.

Dikatakan, dari keterangan para saksi di persidangan terungkap ketujuh terdakwa tersebut hanya berperan mengendarai sepeda motor. Sementara pembacok membonceng.

Khalid mengakui ancaman hukuman maksimal Pasal 80 Ayat 3 juncto Pasal 76 C Undang-undang No. 35 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak-anak memang berat. Mencapai 15 tahun penjara.

Kendati begitu, ada ketentuan khusus dalam perlindungan anak. Sehingga ancaman hukuman didesain separo dari ancaman maksimal. Menilik ketentuan ini, JPU seharusnya menuntut dengan 7,5 tahun penjara. “Ada faktor meringankan. Terdakwa masih sekolah. Sehingga tuntutan paling berat hanya enam tahun,” ungkapnya.

Menurut Khalid, JPU tidak menerapkan Pasal 170 KUHP sebagaimana penyidik. Ini karena ketentuan undang-undang tentang perlindungan anak mengenai penganiayaan berlaku lex specialis.

Dengan prediksi vonis ini, Khalid menyadari keluarga maupun rekan korban bakal memprotes. Terlebih, tersiar kabar rekan-rekan korban bakal menghadiri persidangan saat pembacaan putusan lusa.

“Mungkin ada pengawalan ketat setelah putusan,” harapnya.

Kapolsek Bantul Kompol Paimun menyatakan bakal lebih memperketat pengamanan jalannya sidang pamungkas. Dengan menerjunkan personel polsek plus polres Bantul. “Sidang kemarin sekitar 25 hingga 30 personel. Nanti akan ditambah,” ujarnya. (zam/yog/mar)