RADARJOGJA.CO.ID-Aktivitas penambangan pasir di sekitar Merapi masih terus berlangsung. Diduga, di wilayah Kecamatan Sawangan penambangan berlangsung secara ilegal. Kondisi ini pun dikeluhkan masyarakat sekitar.

Tidak hanya di Kecamatan Sawangan, penambangan ilegal menggunakan alat berat juga disinyalir berlangsung di Kecamatan Srumbung. Bahkan, di kawasan Jengglik Desa Ngabak, Kecamatan Srumbung penambangan diduga juga mengancam sabo dam di Bantaran Kali Putih, yang berhulu di Gunung Merapi. Dari data foto yang diterima koran ini, memperlihatkan aktivitas penambangan dengan alat berat dilakukan di bawah bangunan pengendali lahar.

Kondisi bangunan mengalami kerusakan. Terdapat alat berat berwarna biru yang berada di kawasan berbahaya itu. Nampak sejumlah tumpukan pasir telah ditata dan siap diangkut kendraaan.

“Penambangan di daerah itu berlangsung setiap hari. Bahkan, malam hari juga beraktifitas,” kata Joko, salah satu warga yang menyaksikan aktivitas penambangan di daerah itu.

Sejumlah warga juga melaporkan jika aktivitas penambangan di bawah sabodam tersebut sudah berlangsung cukup lama. Jika bangunan tersebut ambrol, banjir lahar dingin bisa bakal meluap ke pemukiman warga. Selain itu, juga membahayakan warga yang tinggal di hilirnya.

“Kalau ini jebol selesai,” tuturnya.

Sementara itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengendali Lahar Gunung (PLG) Merapi Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO) Gunawan mengatakan, pihaknya akan melakukan peninjauan lapangan terkait adanya laporan penambangan di dekat sabodam. Jika ada kegiatan penambangan di sekitar sabodam, maka kegiatan itu adalah ilegal. Jika ada izin resmi, maka tidak mungkin direkomendasikan di kawasan sekitar sabo dam

“Kegiatan apapun yang membahayakan bangunan pelindung lahar tidak dibenarkan,” jelasnya.

Menurutnya, sesuai aturan kegiatan penambangan atau sejenisnya, harus dilakukan jauh dari bangunan pelindung ini. Minimal 500 meter ke atas dan 500 dibawahnya.

“Dalam waktu dekat akan kita cek bersama aparat. Kalau sudah merusak sabodam dan mengancam masyarakat harus ditindak tegas,” tandas Gunawan.(ady/dem)