RADARJOGJA.CO.ID – Desakan anggota DPRD Gunungkidul agar Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) turun tangan memeriksa manajemen RSUD Wonosari terkait pembangunan gedung baru melemah. Sinyal menyudahi persoalan tersebut muncul, setelah wakil rakyat memanggil pejabat RSUD Wonosari.

Sesuai yang diagendakan, Selasa (10/1), Komisi D DPRD Gunungkidul memanggil pejabat RSUD. Akhirnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) RSUD Wonosari Aris Suryanto datang bersama staf. Sementara dari Komisi D, ada Ketua Dody Wijaya dan didampingi Heri Nugroho, Sumaryanto, Tedjo Ari Wibowo, Ngatimin, dan Imam Taufik selaku anggota.

Ada dua isu penting yang diklarifikasi legislatif. Yakni pembangunan gedung baru dan penerimaan tenaga harian lepas (THL). Dua hal tersebut jadi perhatian publik. Bahkan pejabat terkait sempat beradu argumen dengan di media sosial Facebook.

Dalam agenda pemanggilan tersebut, PPID RSUD Wonosari Aris Suryanto menjelaskan semuanya di hadapan legislator. Kata Aris, semua proyek pembangunan tiga gedung baru sudah selesai. Saat ini, masih masa pemeliharaan yang berlaku sampai enam bulan ke depan. Namun, dari sisi fungsi, yang siap digunakan baru dua gedung.

“Masing-masing, gedung radiologi dan bangsal kelas II. Kalau yang IGD, pembangunannya dilakukan dalam dua tahap,” papar Aris.

Berkaitan penerimaan THL seperti yang diutarakan anggota Komisi D Sumaryanto, disampaikan ada informasi, ada peserta yang lolos. Padahal persyaratan akademis tidak memenuhi persyaratan.

Menurut Sumaryanto, syarat akademis seharusnya pendaftar lulus dari perguruan tinggi dengan akreditasi B. Dalam pelaksanaannya, ada isu peserta dari perguruan tinggi dengan akreditasi C.

“Hanya perbedaan presepsi saja. Memang benar ada pendaftar dari perguruan tinggi dengan akreditasi C. Namun saya pastikan yang bersangkotan langsung dicoret,” tegas Aris.

Menurutnya, semua proses pendaftaran dan pengangkatan THL pada Desember 2016 sesuai aturan. Peserta mengikuti tes tertulis dan tidak ada tes wawancara. Aris menjamin materi soal aman dan terbukti sampai hari ini tidak ada persoalan.

Anggota Komisi D Imam Taufik mengatakan, dari pemanggilan manajemen RSUD Wonosari, pihaknya menarik kesimpulan. Apa yang selama ini ramai dibicarakan sudah dijawab pejabat terkait.

“Saya kira sudah selesai, kami menerima. Mengenai gedung diresmikan, namun banyak kekurangan, semua itu soal teknis. Karena tidak ada aturan berbunyi begitu diresmikan bisa digunakan,” papar Taufik.

Sebelumnya, Komisi C paling keras bersuara mendesak BPK melakukan audit terhadap RSUD. Kini, desakan itu berkurang dan cenderung melemah.

Ketua Komisi C Purwanto mengakui, hingga kini belum resmi memberikan rekomendasi pada BPK terkait persoalan RSUD.

“Selama ini kami sudah bersuara. Seharusnya inspektorat juga turun tangan tanpa menunggu perintah,” kritik politisi Gerindra ini.(gun/hes)