RADARJOGJA.CO.ID – JOGJA – Warga Sleman terancam tidak mendapatkan layanan jaminan kesehatan dari pemerintah. Kondisi tersebut terjadi menyusul belum diintegrasikannya program jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) yang dikelola Pemkab Sleman ke jaminan kesehatan nasional (JKN) di bawah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Padahal sesuai ketentuan integrasi Jamkesda ke JKN dilakukan paling lambat akhir 2016.

“Ini persoalan serius. Bagaimana kalau ada masyarakat Sleman sakit, sementara mereka tidak tercakup oleh BPJS Kesehatan. Kami juga minta atensi pimpinan daerah karena Wabup Sleman latar belakangnya tenaga kesehatan,” ucap Sekretaris Komisi D DPRD DIJ Muhammad Yazid usai rapat kerja dengan Dinas Kesehatan DIJ di gedung DPRD DIJ, kemarin (9/1).

Yazid terlihat geram melihat kenyataan tersebut. Apalagi di lapangan sejumlah rumah sakit dan pusat layanan kesehatan di Sleman secara sporadis telah memasang pengumuman. Isinya menginformasikan tak lagi melayani pasien yang menjadi peserta layanan Jamkesda.

Menurut anggota dewan asal Dapil Sleman Selatan ini kondisi tersebut tak boleh terjadi. Dari rapat kerja itu diketahui belum diintegrasikannya Jamkesda ke JKN bukan hanya di Sleman. Namun juga terjadi di Gunungkidul. “Penyebabnya apa, kami sedang telusuri,” kata pria yang tinggal di Moyudan, Sleman ini.

Berdasarkan laporan, peserta Jamkesda di Sleman mencapai lebih dari 5.000 orang. Sedangkan Gunungkidul berjumlah 6.000 jiwa. Dikatakan, menjadi ganjil dari lima kabupaten dan kota se-DIJ ada tiga daerah yang sudah mengintegrasikan Jamkesda ke JKN. Tiga daerah itu meliputi Kota Jogja, Kabupaten Bantul, dan Kulonprogo. Dua kabupaten lainnya yakni Sleman dan Gunungkidul justru belum melakukan.

Tidak ingin masalahnya berlarut-larut, Yazid meminta Dinas Kesehatan DIJ mengambil langkah cepat. Dia mendesak instansi yang dikepalai drg Pembajun Setyaningastutie MKes itu mengadakan koordinasi dengan mengumpulkan kepala dinas kesehatan kabupaten dan kota se-DIJ.