RADARJOGJA.CO.IDD – KULONPROGO – Polemik kepemilikan tanah Paku Alam Ground (PAG) calon lokasi New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Temon masih bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Wates. Namun hal itu tidak membuat PT Angkasa Pura I (AP) menghentikan langkahnya.

Perkara perdata tersebut telah memasuki sidang perdana dengan agenda mediasi antara penggugat (keturunan Paku Buwono X) dan tergugat (KGPAA Paku Alam X dan AP) di PN Wates kemarin. Penggugat hanya mewakilkan kepada kuasa hukumnya. Sidang ditunda pecan depan.

Pimpinan Proyek Pembangunan Bandara Kulonprogo AP Sujiastono mengatakan masalah gugat-menggugat merupakan ranah internal Puro Pakualaman sebagai pemilik lahan. AP hanya memproses pembebasan lahan PAG untuk proyek bandara. AP ikut menjadi pihak tergugat, namun tidak terlibat atas kasus tersebut.

“Gugatan tidak ada hubungan dengan kami. AP tidak terlibat langsung sehingga proses (pembangunan bandara) juga jalan terus,” kata Sujiastono usai sidang mediasi.

Pembebasan lahan PAG bisa dilakukan secara konsinyasi di PN Wates. Setelah konsinyasi diselesaikan, tanah menjadi hak AP dan legal untuk dilakukan pembangunan di atas tanah tersebut.

Ground breaking diharapkan bisa secepatnya. Kamisiap dan masih menunggu jadwal dari pusat, tergantung presiden. Kita tunggu saja,”ujar Sujiastono.

Kuasa Hukum Penggugat Prihananto mengatakan dalam gugatan nomor 195/Pdt.G/2016/PN Wat, penggugat menyatakan kepemilikannya atas sebagian dari lahan calon lokasi bandara. Berupa PAG seluas 120 hektare. Penggugat menguatkan hak kepemilikan tersebut dengan sertifikat tanah hak milik No.674 atas nama Moersoedarinah. Dikeluarkan Kantor Notaris Hendrik Radien di Jogja 19 Mei 1916.

“Pemegang hak milik (Moersoedarinah) sudah meninggal. Lalu diwariskan kepada anak hingga buyutnya turun temurun. Jadi, klien kami adalah pemilik sah atas hak waris ini,” kata Prihananto.

Tanah tersebut diklaim sebagai hak milik Paku Alam. Namun tanpa diserti bukti sertifikat hak milik. Sehingga dikategorikan perbuatan melawan hukum. Penggugat menuntut pengembalian hak atas tanah yang dinyatakan sebagai harta waris tersebut. Gugatan juga mencakup tuntutan agar uang atas pembebasan lahan diserahkan secara kontan tanpa syarat kepada penggugat.

“Harapan kami, karena ada hubungan silsilah keluarga kerajaan, tak usah terlalu ambisi ingin menguasai keseluruhan,” ujar Prihananto.

Pengageng Kawedanan Keprajan Kadipaten Pakualaman KPH Suryo Adi Negoro (Banyudono) mengatakan lahan calon bandara merupakan hak resmi Paku Alam. Dia berani adu legalitas atas dokumen kepemilikan lahan.

“Kami mengantongi bukti kepemilikan dan bisa membuktikan bahwa gugatan tersebut salah. Jadi kalau mau klaim juga boleh. Kami juga punya buktinya. Pesisir Kulonprogo dari dulu sudah jadi miliki PA,” kata Banyudono.

Gugatan tersebut dinilainya aneh karena baru muncul setelah proyek bandara sudah hampir dimulai proyek fisiknya. Sedangkan Pakualaman sudah sering melakukan pembangunan di atas lahan tersebut, antara lain pelabuhan perikanan.

“Sekian puluh tahun, PA membangun macam-macam di situ. Lha kok meneng wae? (kok diam saja) seharusnya dari dulu (melakukan gugatan),” ujar Banyudono. (tom/iwa/mar)