RADARJOGJA.CO.ID – SLEMAN- Penataan organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Sleman tak hanya berimbas pada susunan kelembagaan instansi pemerintahan. Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang menangani pelayanan langsung kepada masyarakat juga bakal mengalami perubahan sistem kinerja. Salah satunya, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).

Kepala BKAD Harda Kiswaya mengatakan, sistem enam hari kerja akan diberlakukan demi optimalisasi layanan, khususnya pembayaran pajak daerah.

“Pimpinan menginstruksikan seperti itu (enam hari kerja), terutama untuk memaksimalkan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA). Tentu saja kami berusaha mewujudkannya,” ujar Harda kemarin (8/1).

Harda menegaskan, tak ada persoalan mengenai sistem kerja baru. Dia juga berencana menambah personel, yang khusus menangani wajib pajak daerah. Sementara bagi pegawai lama, baik yang berasal dari Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) maupun Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD), Harda mengimbau segera menyesuaikan dengan ritme kerja baru yang diterapkan. “Saya sudah bekali teman-teman operasional supaya mulai besok (hari ini) kami sudah bisa tancap gas,” harap pejabat teras Pemkab Sleman asal Godean itu.

Dalam kesempatan itu, Harda menginformasikan, mulai hari ini seluruh pelayanan pajak daerah dilayani di bekas kantor DPKAD di Jalan Parasamya. Gedung kembar empat nomor dua dari ujung selatan Jalan Parasamya. Tepatnya di antara gedung kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan bekas gedung Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi. “Pembayaran pajak daerah dilayani di bekas ruang unit layanan pengadaan (ULP). Ruang paling ujung barat dari pintu masuk utama lantai satu,” paparnya.

Adapun, sebagai lembaga baru gabungan Dispenda dan DPKAD, BKAD kini melayani enam bidang. Antar lain, pendaftaran, pendataan, dan penetapan pajak daerah; penagihan; anggaran; perbendaharaan; akuntansi, dan aset.

“Meskipun belum representatif, semua kami boyong ke bekas gedung DPKAD. Mohon maaf bagi masyarakat, khususnya wajib pajak, jika pada minggu pertama ini ruang pelayanan belum sempurna,” tutur Harda yang sebelumnya menjabat kepala Dispenda.(yog/ong)