RADARJOGJA.CO.ID – Perzinahan yang dilakukan Bupati Ketingan, Kalimatan Tengah Ahmad Yatengli memang membuat miris. Terungkapnya perselingkuhan yang berujung dengan perzinahan itu pun bisa menjadi momentum untuk memperbaiki moral pejabat dan PNS.

Ini pula yang menjadi perhatikan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Prof Mahfud MD. Mantan Menteri Pertahanan era Presiden Gus Dur itu mengusulkan, pejabat atau aparatur sipil Negara (ASN) bisa langsung dipecat jika kedapatan berselingkuh sampai berujung dengan perzinahan.

Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) tersebut menjelaskan, perselingkuhan yang berujung dengan perzinahan merupakan pelanggaran berat. Perzinahan baik dilakukan dengan pasangan selingkuh atau PSK, jika dilakukan pejabat dan PNS termasuk pelanggaran disiplin dan moral.

“Perzinahan di kalangan pjbt & PNS makin marak. Baiknya mereka disanksi pecat krn pelanggaran moral & disiplin. Hkm pidananya biar terpisah,” cuit Mahfud, diakun twitternya @mohmahfudmd.

Cuitan Mahfud tersebut pun menuai banyak tanggapan dari netizen followernya. Ia kembali menjelaskan, pemecatan terhadap pejabat dan PNS yang kedapatan berzina merupakan hal wajar. Bahkan, beberapa profesi seperti dokter, PNS, wartawan, pejabat, langsung mendapatkan sanksi pemecatan.

“Tak ada kontradiksi. Sanksi moral/disiplin itu jln sendiri2 selain pidana. Bnyk dokter, PNS, wartawan, pjbt dipecat sebelum pidananya diproses,” tambah Mahfud.

Bahkan, Mahfud juga memberikan pencerahan bagi pasangan suami dan isteri yang salah satu pasangannya berselingkuh. Mereka bisa mengadukan ke pihak yang berwajib. Sebab, zina termasuk delik aduan. Itu diatur di Tap No VIII/MPR/2001.

“Bisa kalau sdh pny isteri/suami. Itu zina tp delik aduan. Tp, kalau sanksi etik & disiplin tak hrs menunggu pidana. Lht tap no. VIII/MPR/2001,” tutup Mahfud. (eri/dem)