RADARJOGJA.CO.ID – JOGJA – Di Jalan Ipda Tut Harsono, Muja-Muju, Umbulharjo, Kota Jogja ada proyek pembangunan hotel delapan lantai. Padahal, proyek tersebut diketahui tak dilengkapi izin mendirikan bangunan (IMB). Dinas Perizinan telah mencabut IMB yang terlanjur diterbitkan. Sebab, investor dinilai telah menyalahi ketentuan. Kendati demikian, proyek tersebut masih berlangsung hingga kemarin (8/1).

Kabid Pelayanan, Dinas Perizinan Setiono mengungkapkan, investor semula mengajukan permohonan IMB untuk bangunan satu lantai. Permohonan dinilai lengkap, sehingga dinas memutuskan menerbitkan IMB.Tapi, setelah IMB diterbitkan, pembangunannya tak sesuai perencanaan awal. “Ternyata akan dibangun delapan lantai sebagai hotel. Karena itu kami cabut IMB-nya akhir Desember 2016,” beber Setiono kemarin.

Setelah dicabut, investor belum mengajukan pembaharuan izin lagi. Jika ada pengajuan izin baru pun, Setiono menegaskan, tak akan memprosesnya. Sebab, sejak Oktober 2016, Wali Kota Jogja saat itu, Haryadi Suyuti, memperpanjang moratorium hotel hingga 31 Desember 2017. Melalui Peraturan Wali Kota Nomor 55 Tahun 2016 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel. Karena itu, Setiono memastikan proyek hotel tersebut ilegal. Tidak mengantongi IMB. “Belum ada IMB baru yang dikeluarkan karena ada perpanjangan moratorium,” ungkapnya.

Informasi yang dihimpun Radar Jogja, investor hotel sudah mendapat lampu hijau dari warga setempat. Ketua RT 23 Suparno mengklaim, sekitar 80 kepala keluarga yang bermukim tepat di belakang lokasi hotel tidak keberatan. Alasanya, warga dijanjikan kompensasi. “Pihak hotel berjanji membantu membangun infrastruktur kampung,” ungkapnya.

Kendati demikian, Suparno juga sempat menanyakan IMB hotel. Karena adanya perbedaan jumlah lantai yang dibangun dengan informasi saat sosialisasi. Saat itu, lanjut Suparno, pihak investor meyakinkan warga dengan menyatakan IMB sudah terbit. “Warga diminta tak mempermasalahkan IMB karena sudah ada perbaikan,” ucap Suparno menyirit pernyataan investor hotel tersebut.

Di sisi lain, Suparno mengakui masih adanya penolakan terhadap pembangunan hotel. Tapi Suparno mengklaim, penolakan bukan oleh warga. Melainkan perusahaan yang berkantor di sekitar hotel. (pra/yog/ong)