RADARJOGJA.CO.ID–Tensi memanas sebulan jelang coblosan Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Kota Jogja terjadi di tubuh PDI Perjuangan. Partai penyokong pasangan Imam Priyono dan Achmad Fadli tersebut akan berlaku tegas terhadap kadernya. Terutama yang kedapatan dua kaki saat Pilwali.

Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi DPP PDIP Idham Samawi bahkan mewanti-wanti. Sebab, sebelum rapat koordinasi muncul desas-desus pengurus partai maupun kader yang berdiri di dua kaki di Pilwali. Usai rapat koordinasi, ia menegaskan, semua kader dan pengurus harus bersatu bergerak bersama memenangkan pasangan nomor satu itu.

“DPP memerintahkan untuk mendukung penuh. Kalau ada yang leda-lede sesuai AD/RT partai akan diperingatkan. Kalau tidak nurut ya bisa dipecat,” tandas Idham di Kantor DPD PDIP Jalan Tentara Mataram, Sabtu (7/1).

Ideologi, Idham menegaskan, menjadi salah satu alasan utama DPP mendorong kadernya untuk total dalam memberikan dukungan. Kepentingan rakyat, harus dikedepankan di atas kepentingan lainnya.

Mantan bupati Bantul ini berkeyakinan, pasangan nomor urut satu tersebut bisa meraup suara mayoritas dan memenangkan pilkada. Dia mengklaim pemetaan dari 600-an RW yang ada di Jogja, akan condong memilih IP-Fadli.

“Harapannya bisa di atas 60 persen,” jelas pria yang kini anggota legislatif pusat itu.

Idham juga berpesan, para kader PDIP harus mewaspadai adanya money politics. Dia berjanji akan memberi imbalan kepada siapa saja yang bisa membuktikan dan menangkap keberadaan politik uang saat menjelang pilkada.

“Kami akan berikan Rp 5 juta bagi yang bisa menangkap pelaku money politics,” tegasnya.

IP yang hadir dalam kemarin mengatakan, dia bersama Achmad Fadli mendapat masukan dari pengurus partai. Masukan itu berupa program-program yang nanti harus dijalankan saat terpilih memimpin Jogja.

“Kami juga diminta untuk melakukan kampanye yang lebih menyentuh ke rakyat,” jelasnya.

Imam juga mengungkapan dalam konsolidasi itu, pihaknya diminta untuk menjaga lingkungan Jogja. Mengingat beberapa tahun belakangan ini, warga Jogja cukup gerah dengan kondisi yang semrawut.

Keberadaan hotel yang tidak terkendali dan kepadatan lalu lintas menjadi persoalan yang kerap dikeluhkan masyarakat Jogja. “Kami tegas, hotel di stop pembangunannya,” jelasnya.

Meski perizinan pembangunan hotel dihentikan, lanjutnya, hal itu tidak akan mengurangi esensi Jogja sebagai kota budaya dan wisata. Karena ukuran suksesnya pariwisata bukan dari segi jumlah hotel yang ada.

“Kami akan tingkatkan kualitas pelayanan dan pariwisata yang ada di Jogja. Coba kalau Jogja isinya cuma macet, tentu pengunjung tidak bisa menikmati Jogja,” jelasnya. (bhn/pra/eri)