RADARJOGJA.CO.ID – JOGJA – Sejumlah perusahaan yang mengajukan penangguhan UMK 2017 tidak ada satu pun yang meminta untuk diproses. Hal ini terkait adanya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 21 Tahun 2016 yang menyatakan pengajuan penangguhan tetap dianggap sebagai utang.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIJ Andung Prihadi Santoso mengatakan, sosialisasi soal keputusan MK sudah dilakukan sebelum batas waktu pemberlakuan UMK 2017. “Jadi sebenarnya ada beberapa perusahan yang mengajukan penangguhan, tapi selanjutnya kami sosialisasikan soal MK ini, bahwa itu bukan lantas tidak dibayar tapi dianggap utang kekurangannya,” ujarnya kemarin (5/1).

Dikatakan, pada tahun 2015 ada lima perusahaan yang menangguhkan pembayaran UMK 2016 karena tidak mampu membayar, mulai dari cash flow sedang menurun, utang piutang, dan situasi pasar. Di tahun yang sama juga telah dilakukan penelitian pada sejumlah perusahaan yang mengajukan penangguhan.

Pada akhirnya ada lima perusahaan yang boleh menangguhkan pembayaran UMK 2016 karena benar-benar tidak mampu dan telah dibuktikan pengawas.

Sementara untuk UMK tahun 2017, sebelum disosialisasikan keputusan MK itu, ada ratusan perusahaan yang akan mengajukan penangguhan, dan terindikasi ada tiga yang memang kondisinya tidak mampu. Namun setelah adanya sosialisasi, penangguhan tidak dilanjutkan.”Kemungkinan penyelesaian dilakukan bipartid pengusaha dan pekerja,” ujarnya. (dya/laz/ong)