RADARJOGJA.CO.ID – KULONPROGO – Pemberlakuan PP 60/2016 tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) menyebabkan jumlah pemohon pengurusan dan pengesahan surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNKB) meningkat. Hal itu sebetulnya tidak perlu terjadi, karena besaran pajak tidak berubah.

Kepala Unit Registrasi dan Identifikasi (Kanit Regident) Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Kulonprogo Iptu Sujarwo mengatakan dalam pengurusan dokumen, ada pungutan resmi yang dibebankan. “Ada beberapa komponen pungutan terkait penerbitan dan pengesahan dokumen kendaraan, kalau pokok pajaknya tidak berubah,” kata Sujarwo.

Pungutan resmi itu di antaranya pengesahan STNK tahunan kendaraan roda dua dan tiga, semula tanpa pungutan, kini dikenai tarif Rp 25 ribu. Untuk roda empat atau lebih Rp 50 ribu.

Tarif penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) atau pelat nomor naik. Untuk roda dua atau tiga dari Rp 30 ribu menjadi Rp 60 ribu. Sedangkan roda empat atau lebih dari Rp 50 ribu menjadi Rp 100 ribu.

“Selain itu, masih ada beberapa pungutan resmi lain seperti tarif atas nomor kendaraan pilihan. Itu semua kebijakan yang ditandatangani presiden dan berlaku nasional. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir,” kata Sujarwo.

Dia mengakui peningkatan jumlah pemohon pengurusan dokumen kendaraan sudah mulai ramai sejak masa libur tahun baru. Pemohon semakin membeludak setelah ada informasi yang menurutnya kurang tepat. Hal itu membuat warga panik dan khawatir.

“Ada warga yang jatuh tempo pajak kendaraannya bulan Maret namun sudah mengajukan pembayaran Januari. Padahal, tempo tercepat pembayaran pajak terbatas 30 hari sebelum jatuh tempo,” ujar Sujarwo.

Lonjakan jumlah pemohon penerbitan dan pengesahan surat tanda nomor kendaraan (STNK) naik tiga kali lipat. Antrean warga yang hendak membayar pajak tahunan kendaraannya pada Kamis (5/1) siang mencapai 700 orang.

Biasanya jumlah pemohon paling banyak 200 orang. Demikian pula pemohon mutasi maupun balik nama kendaraan meningkat dari 30 orang menjadi sekitar 100 orang.

Subardi, warga Panjatan, mengatakan sebetulnya tidak masalah ada kenaikan pajak atau ada tambahan pungutan resmi. Namun jangan terlalu sering, besaran kenaikannya juga jangan terlalu tinggi.

“Kalau begitu tetap memberatkan kami. Apalagi harga bahan bakar minyak (BBM) juga naik. Kalau ini (pungutan) naik terus, ya masyarakat keberatan,” kata Subardi. (tom/iwa/mar)