RADARJOGJA.CO.ID – Belum adanya instruksi mengenai pengawasan terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA) ilegal membuat daerah bingung. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIJ pun sampai saat ini masih pasif menanti instruksi dari Presiden Joko Widodo mengenai hal ini.

Kepala Disnakertrans DIJ Andung Prihadi mengatakan, sampai saat ini, pihaknya baru sebatas melakukan pengawasan terlebih dahulu. Ini juga dalam rangka menanti instruksi pusat. Jika instruksi tidak turun-turun maka pihaknya akan segera mengambil langkah seperti sidak.

Saat ini, untuk pengawasan ini, pihaknya fokus menyasar pada sejumlah perusahaan yang sudah memiliki izin menggunakan tenaga kerja asing (IMTA). Kewajiban IMTA ini telah diatur dalam UU No 13/2004 tentang Ketenagakerajaan di Pasal 42 ayat 1.

Pemeriksaan IMTA akan dilakukan untuk melihat kemungkinan adanya perbedaan. Yakni antara jumlah TKA yang diizinkan untuk dipekerjakan dengan jumlah kenyataan TKA yang bekerja di suatu perusahaan.

“Satu perusahan misalnya mempekerjakan dua TKA sesuai IMTA, tapi ternyata ada empat TKA di sana, berarti yang dua itu ilegal,” ujarnya.

Berdasarkan data Disnakertrans DIJ hingga pertengahan 2016, jumlah TKA di DIJ mencapai 197 orang yang terdata sesuai izin. Jumlah TKA terbesar diduduki Korea Selatan 32 orang, Amerika Serikat 22 orang, disusul Prancis 19 orang dan Jepang 17 orang. Sedangkan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) atau China sebanyak 15 orang.

Dikatakan, TKA yang ada di DIJ bekerja di berbagai bidang perusahaan seperti lembaga konsultasi dan pusat bahasa. Saat pembuatan atau perpanjangan IMTA, TKA juga dilakukan konfirmasi, misal latar belakang pendidikan, kompetensi dan akan bekerja di mana, dan dalam masa izinnya juga secara berkelanjutan akan dilakukan sidak untuk memastikan apakah mereka benar bekerja ditempat yang sesuai dengan izinnya.

Ketua Komisi D DPRD DIJ Yose Rizal berharap, Disnakertrans DIJ segera mengambil langkah kongkret sebagai antisipasi masuknya TKA ilegal di DIJ. Salah satunya dengan melakukan sidak secara rutin ke perusahaan yang memiliki TKA.

“Memang harus rutin dilakukan, dan kami siap kapan pun jika dilibatkan dalam proses sidak. Kalau ditemukan yang illegal, harus segera disanksi seperti deportasi,” ujarnya. (dya/eri)